Bawaslu Dinilai Kurang Tegas Tangani Dugaan Pelanggaran Pemilu

Jakarta: Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu dikritik. Bawaslu dinilai harus lebih responsif dan sigap agar pesta demokrasi berjalan dengan jujur dan adil.

"Kami khawatir banyak pelanggaran yang belum direspons," kata Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil dalam diskusi di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 November 2023.

Fadli mencontohkan laporan soal dugaan pelanggaran administrasi oleh Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Paiman Raharjo. Paiman disebut mengumpulkan dan memobilisasi orang untuk mendukung calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Sudah ada laporan ke Bawaslu tapi sampai hari ini belum ada kajian terhadap laporan itu. Bawaslu mestinya cuma punya lima hari," ujar dia.

Selain itu, teman-teman pemantau pemilu baru melaporkan pelanggaran administrasi ke Bawaslu. Sebab, ada partai politik yang diloloskan padahal tidak memenuhi kuota pencalonan 30 persen perempuan.

"Yang bisa diharapkan soal penegakan hukum (adalah) Bawaslu. Itupun kalau bisa diharapkan," papar Fadli.