KPU Diminta Pisahkan Debat Capres dan Cawapres

Jakarta: Direktur LIMA Ray Rangkuti menilai bahwa gelaran debat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan dua entitas yang berbeda. Untuk itu ia meminta debat capres dan cebat cawapres dipisahkan.

Berbeda dari debat capres-cawapres sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyampaikan kepada tim kampanye untuk menghadirkan semua pasangan calon (paslon) dalam setiap sesi debat. 

“Kalau debat capres dan cawapres itu dua entitas berbeda. Jadi debat harus terpisah,” ungkap Ray, Senin, 4 Desember 2023.

Ray pun mendesak KPU agar segera menentukan format atau aturan teknis debat yang dicanangkan agar tak ada perbedaan persepsi dengan masyarakat. 

“Nanti aturan teknisnya seperti apa. Berapa menit kesempatan bicara untuk cawapres. Dengan dibuat pernyataan sekarang harus diatur ulang lagi, waktunya seperti apa, durasi seperti apa,” ujarnya.

Ray menilai KPU yang mengubah-ubah format debat capres-cawapres memperumit masyarakat yang seharusnya dijejali oleh informasi tentang kepemiluan.
 

Baca juga: Format Debat Memperkuat Kecurigaan Publik Terhadap Intervensi Penguasa di Pilpres 2024

Adapun KPU akan mematangkan format debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal dimulai pada Selasa 12 Desember mendatang.

KPU sebelumnya telah mengundang tim kampanye masing-masing pasangan calon dalam rapat terkait rencana debat capres-cawapres. KPU juga sudah mengundang perwakilan media siaran untuk rapat mendengarkan penjelasan rencana pelaksanaan debat pasangan calon.

Pascarapat tersebut, anggota KPU RI Idham Holik mengatakan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari telah memaparkan kepada publik soal format debat.

“Kalau itu (agenda) debatnya capres, maka aktor utamanya capres. Kalau debat cawapres, maka aktor utamanya adalah cawapres. Kita mesti ingat, yang namanya calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah calon dwitunggal," jelas Idham kepada Media Indonesia, Sabtu, 2 Desember 2023. (Yakub Pryatama Wijayaatmaja)