Bey Machmudin Dukung Sanksi untuk Oknum Satpol PP Garut yang Tak Netral

Bandung: Sejumlah anggota Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat, secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon presiden pada Pemilu 2024. Tayangan video pernyataan sikap mereka beredar luas dan viral.

Atas kasus itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyatakan ke 13 anggota Satpol PP itu layak diberi sanksi tegas.

"Setiap aparatur harus netral dalam Pemilu 2024 ini. Satpol PP itu aparatur daerah, perangkat daerah yang harus netral," ujarnya, Rabu, 3 Januari 2024.

Menurutnya, Pemkab Garut sudah memberikan sanksi kepada ke 13 anggota Satpol PP itu. Satu orang tidak mendapatkan gaji selama tiga bulan, dan yang lainnya tidak mendapat gaji satu bulan.

Bey menyatakan dukungannya atas sanksi tersebut. "Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama berbagai elemen masyarakat sudah mendeklarasikan Jabar Anteng, aman, netral dan Tenang. Kita sepakat Pemilu 2024 harus berjalan aman, damai dan lancar," ucapnya.

Sebelumnya, sebuah video berdurasi waktu 19 detik yang beredar melalui pesan whatshapp dan media sosial, belasan orang diduga pegawai Satpol PP Garut menyampaikan dukungannya secara tidak langsung terhadap Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka dengan isi narasi disampaikan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan.

Sebelum menyatakan dukungannya terhadap cawapres nomer 2, juru bicara dalam video tersebut menyebut mereka berasal dari Forum Komunikasi Bantuan polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Namun, mereka langsung disampaikan narasinya secara kompak yang diikuti semuanya.

"Bismiilahiirahmanirahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari forum komunikasi bantuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masyarakat yakni Mas Gibran Rakabuming Raka, terima kasih," ucapnya.