Usulan Jokowi Pimpin Koalisi Dinilai Masih Sebatas Aspirasi

Jakarta: Ketua Umum (Ketum) relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie menyebut kabar soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin koalisi partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) masih sebatas aspirasi. Hal itu dinilai wajar.

"Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi presiden .Ya enggak apa-apa dinamika saja," kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, saat dikutip Kamis, 14 Maret 2024.

Usulan Jokowi pimpin koalisi Prabowo-Gibran merupakan usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Budi Arie mengatakan Jokowi masih melihat perkembangan yang terjadi karena menunggu pengumuman hasil resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ya tunggu saja lihat perkembangan. Ini kan masih. (pengumuman) KPU tanggal 20 Maret. Masih belum pengumuman. Pak Prabowo saja masih nunggu. Kita aja masih nunggu keputusan resmi KPU kan," ujar Budi Arie.
 

Baca juga: Ketimbang Jokowi, Pengamat Menilai Gibran Lebih Potensial Jadi Caketum Golkar

Menurut Menteri Komunikasi dan Informartika (Menkominfo) itu, dinamika politik masih akan terjadi hingga presiden terpilih dilantik Oktober 2024. Berbagai keputusan politik tergantung dinamika yang berkembang.

"Itu kan pertimbangan-pertimbangan politik tujuh bulan ke depan. Ini masih lama loh. Masih tujuh bulan loh. Kalian ini terlalu napsu kayaknya. Masih tujuh bulan ke depan, masih banyak yang kita kerjakan," sebut dia.

Selain itu, dia optimis pasangan calon (paslon) yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) dinobatkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Hal itu berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional, di mana Prabowo-Gibran hanya kalah di Aceh dan Sumatra Barat.

"Ya pasti menang dong. Kan quick count enggak pernah salah sih. Lebih, cuma dua provinsi yang kalah. Aceh sama sumbar ya. Sisanya menang semua," ucap Budi Arie.

Adapun parpol pendukung Prabowo-Gibran yakni Partai Gerindra yang diketuai oleh Prabowo, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan PSI. Namun PSI tidak punya kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.