Bawaslu Belum Terima Laporan Terkait Umpatan 'Goblok' Prabowo

Jakarta: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya sampai saat ini belum menerima laporan terkait umpatan goblok yang disampaikan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan capres nomor urut 2 itu dihadapan para pendukungnya pada Selasa, 9 Januari 2024 di Pekabnaru, Riau.

"Enggak ada (laporan)," ujar Bagja saat ditemui di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Jumat, 12 Januari 2024.

Meski belum ada laporan, Bagja menyampaikan pihaknya dapat saja mengusut kasus tersebut lewat temuan internal. Namun, Bagja juga mengatakan belum ada temuan yang diperoleh sejauh ini.

"Kita lihat nanti laporan hasil pengawasan apakah ada di pengawasan apa tidak," terangnya.

Umpatan 'goblok' itu disampaikan Prabowo dua hari setelah Debat Kedua Calon Presiden (Capres) 2024 bertema pertahanan dan politik luar negeri digelar. Hal tersebut disampaikan Prabowo menyinggung pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung lahan milik Prabowo seluas 340 ribu hektare di saat banyak prajurit TNI yang tidak memiliki rumah dinas.

"Ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini, dia pintar atau goblok sih?" ujar Prabowo.

Menurut pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini, penghinaan terhadap kandidat lain berpotensi melanggar pidana pemilu yang diancam pidana penjara maksimal 24 bulan dan denda Rp24 juta berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf c jo Pasal 521 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

"Namun, pemidanaan mestinya jadi langkah atau pilihan terakhir. Semua pihak khsususnya peserta pemilu harus menjaga komitmen dan konsistensinya untuk menjadikan kampanye sebagai bagian dari pendidikan politik yang bertanggung jawab," ujar Titi.

Di sisi lain, Anies menegaskan dirinya tidak akan melaporkan Prabowo ke Bawaslu terkait hal tersebut. Eks Gubernur DKI itu menilai pernyataan Prabowo bagian dari proses demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai penilai. Apalagi, pihaknya merupakan kandidat yang selalu menjunjung tinggi kebebasan mengkritik pemerintah.

"Nah, sekarang sedang dalam proses nih. Jadi masing-masing kandidat kan terima kritik, terima sanggahan. Itu bagian dari pemanasan, nanti kalau tugas di pemerintahan gimana?" kata Anies. (MI/Tri Subarkah)