Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh. (MTVN/Theo)
Theofilus Ifan Sucipto • 3 October 2023 10:16
Jakarta: Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh membahas upaya pemerintah supaya Indonesia bebas dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap. Penempatan aparatur sipil negara (ASN) pada jabatan yang tepat diyakini bisa menyukseskan target tersebut.
"Beberapa tahun kami amati apakah sistem karier ASN kita yang banyak bertumpu pada pendidikan masih tepat? Jangan-jangan ada DNA khusus yang harus dimiliki ASN sehingga melayaninya cepat," kata Zudan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri 2023 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 3 Oktober 2023.
Zudan mencontohkan sejumlah sosok yang ia amati dalam penanganan covid-19. Mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, hingga Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
"Pak Jokowi relatif tidak pernah belajar formal pendidikan pemerintahan, Pak Tito tidak pernah belajar soal covid-19 dan inflasi, Pak Budi (lulusan) teknik, jadi bankir, lalu jadi menkes," ujar dia.
Zudan mengusulkan penempatan ASN ke depannya tidak hanya memperhatikan latar belakang pendidikan. Melainkan juga kecakapan ASN di bidang tertentu.
"Jangan-jangan salah satu yang harus kita pikirkan adalah mempertimbangkan kenapa orang ini sangat berhasil," ucap dia.
Menurut Zudan, penempatan jabatan yang tepat membuat ASN kian termotivasi untuk melayani publik. Sehingga kualitas pelayanannya cepat dan tepat di tengah perubahan zaman yang pesat.
"Kami sering mencatat arahan Bapak (Jokowi) cara keluar dari middle income trap. Bapak selalu bilang kita butuh birokrasi kuat," papar dia.
Rakernas Korpri itu dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah menteri turut mendampingi seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, hingga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.