Investor Wait and See di IKN

Jakarta: Pemerintah dan DPR sepakat untuk merevisi UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Beleid yang baru seumur jagung itu terpaksa diperbaiki karena ditengarai salah satunya sepinya investor untuk menggarap proyek berbiaya Rp466 triliun itu.

Peran swasta sangat dibutuhkan mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya menanggung 20 persen dari nilai proyek.

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menuturkan, sejak UU tentang IKN disahkan pada 15 Februari 2022, hingga kini belum ada satu pun investor yang merealisasikan investasinya.

Investor melihat keinginan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu minim perencanaan dan kesiapan pemerintah.

"Sepinya investor ini membuktikan dari sudut pandang investasi, proyek IKN Nusantara dianggap lemah secara feasibility atau tidak menjanjikan," ucap dia, akhir pekan lalu, dilansir Media Indonesia.
 

Pemberian hak guna usaha

Pemerintah sedianya telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk memancing investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya pemberian hak guna usaha (HGU) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) Otorita IKN selama 95 tahun. Begitu juga dengan hak guna bangunan (HGB) selama 80 tahun kepada pelaku usaha.

Semua jaminan berinvestasi itu dijamin dalam PP No 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tetapi tetap saja hingga kini proyek IKN sepi pemodal.

"Hal ini akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang motif sebenarnya di balik pembangunan IKN. Karena dengan iming-iming hak guna lahan yang lama dan lain-lain, faktanya proyek IKN masih sepi investor," ujar dia.

Ia menengarai ketidaksiapan pemerintah dalam proyek megatriliun itu telah dibaca oleh calon investor, termasuk perusahaan investasi asal Jepang, Softbank, yang memilih mundur dari proyek itu.


Baca juga: Rusun untuk PNS di IKN Rampung Akhir Tahun


Senada dengannya, anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menyebut proyek IKN yang mau dikembangkan pemerintah tidak layak secara bisnis.

"Investasi di IKN merupakan investasi untuk infrastruktur publik, sementara publiknya belum ada," terangnya.

Selain itu, sambungnya, investor juga melihat sikap pemerintah yang terus berubah soal status lahan di sana. "Termasuk faktor ketidakpastian akibat tahun politik yang menyebabkan pengusaha masih wait and see," ujarnya.

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menuturkan, revisi UU IKN memperlihatkan bukti kegagapan pemerintah kepada publik.

"Seharusnya perencanaannya sudah matang supaya pemerintah tidak tambal sulam kebijakan," kata dia.
 

Keberlanjutan proyek

Pandangan berbeda diutarakan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Ia berpendapat perubahan kebijakan di IKN menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan proyek IKN itu berjalan dengan baik.

"Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu penting dalam upaya menarik investor. Dengan kepastian keberlanjutan proyek, itu memberi kepastian bagi calon investor IKN," jelas dia.

Yusuf mengatakan tidak mudah bagi swasta langsung berminat di megaproyek seperti IKN, mulai dari initial investment atau investasi awal yang besar, lalu perhitungan cost and benefit yang dianggap rumit, serta membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan imbal hasil dari investasi mereka.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan taipan-taipan dalam negeri seperti pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma, atau akrab disapa Aguan, dan pemilik grup usaha Royal Golden Eagle (RGE) Sukanto Tanoto bakal menyuntik modal pembangunan IKN.

Tak ketinggalan pebisnis terkemuka pemilik Salim Group yang merupakan induk usaha Indofood, Anthony Salim, juga disebut bakal berinvestasi di proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo tersebut. Para konglomerat itu membentuk konsorsium penanaman modal dalam negeri (PMDN) IKN.

"Saya bersama tim dan pengusaha-pengusaha domestik, seperti dengan Anthony Salim, telah mengecek IKN. Mereka sudah siap mau groundreaking (peletakan batu pertama) di sana," kata Bahlil di Jakarta beberapa waktu lalu.


Baca juga: Bedah Editorial MI: Bolong-Bolong Proyek IKN
 

Investasi taipan 9 naga ekonomi Indonesia belum pasti

Belum dijelaskan secara pasti kapan pelaksanaan grounbreaking oleh para taipan yang masuk ke jajaran sembilan naga ekonomi Indonesia itu.

Bahlil menambahkan, konsorsium PMDN IKN itu juga bakal membangun hotel, restoran, tempat umum atau public space, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Namun, ia tak menyebut nilai investasi para konglomerat tersebut.

"Nilai investasinya saya cek dulu, tapi jelas sudah ada rencana hotel nanti, mal, restoran. Target selesainya itu 2024, kita bakal kerja maraton," ungkap Menteri Investasi.

Saat dikonfirmasi, Public Relations Supervisor Agung Sedayu Group Diella Yasmine membenarkan pihaknya telah mengunjungi IKN.

"Sebagai pengembang, kami berusaha semaksimal mungkin untuk berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah, termasuk rencana pembangunan IKN," ujar dia.

Perihal isi pertemuan perwakilan Agung Sedayu Group dengan pemerintah di IKN, Diella enggan memberikan komentar lebih dalam, termasuk soal nilai investasi yang akan dikucurkan pihaknya untuk pembangunan ibu kota baru itu.