Jaringan Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia menggelar pertemuan di Jakarta, Kamis-Jumat, 4-5 Desember 2025 dan menyerukan PBNU untuk tunduk pada mekanisme AD/ART. Foto: Dok/Istimewa
Misbahol Munir • 5 December 2025 21:21
Jakarta: Konsolidasi Jaringan Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia menyerukan agar kepemimpinan PBNU kembali tunduk pada mekanisme AD/ART serta menghormati ikhtiar islah para kiai sepuh. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis-Jumat, 4-5 Desember 2025 itu menyikapi makin menguatnya praktik keputusan sepihak di PBNU yang dinilai menjauh dari tradisi musyawarah dan tabayun.
Para kader yang hadir dari seluruh provinsi tersebut menilai terdapat kecenderungan penggunaan kewenangan struktural untuk membatasi dialog, menutup ruang permusyawaratan, hingga mengabaikan seruan para masyayikh atau kiai sepuh. Situasi tersebut dinilai mengancam marwah organisasi dan membuat NU kehilangan ruh dasarnya sebagai Jam’iyah yang berpijak pada syura, moral publik, dan kebenaran yang dibimbing para ulama.
Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, menegaskan bahwa rencana pihak tertentu untuk menggelar rapat pleno guna menunjuk penjabat (PJ) ketua umum justru bertentangan dengan kehendak para kiai sepuh yang sedang mengupayakan islah.
“Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” ujar Purwaji dalam keterangannya, Jumat, 5 Desember 2025.
