Transformasi Ekonomi dan BUMN Indonesia: Dari Nasionalisasi hingga Era Danantara

Jakarta: Perjalanan ekonomi Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 1945 tidak terlepas dari upaya membangun kemandirian ekonomi dan mengelola aset strategis negara. 

Dalam lebih dari delapan dekade, Indonesia melewati berbagai fase. Mulai dari penataan ekonomi pascakemerdekaan, nasionalisasi perusahaan asing, pembangunan ekonomi terpusat, liberalisasi dan industrialisasi, krisis 1998, reformasi, hingga transformasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan pergeseran peran negara dalam perekonomian. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah berfokus mempertahankan kedaulatan sekaligus membangun fondasi ekonomi nasional. Memasuki era berikutnya, BUMN berkembang menjadi instrumen negara untuk mengelola sektor-sektor strategis sekaligus mendukung pembangunan.

Metrotvnews.com mencatat, perjalanan ekonomi Indonesia dari 1945 hingga 2025 menunjukkan setiap dekade memiliki tantangan dan kebijakan berbeda. Dari krisis ekonomi pascakolonial hingga transformasi ekonomi pada dekade 2020-an, berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari proses panjang pembentukan struktur ekonomi Indonesia saat ini.

Membangun ekonomi di tengah perjuangan kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi kondisi ekonomi yang sangat berat. Pemerintah harus membangun sistem ekonomi nasional di tengah konflik mempertahankan kemerdekaan.

Pada fase ini, pembangunan ekonomi belum menjadi agenda utama karena pemerintah masih memprioritaskan mempertahankan kemerdekaan. Pembangunan ekonomi baru dapat dilakukan secara lebih sistematis setelah pengakuan kedaulatan pada 1949.

Setelah kedaulatan diperoleh, salah satu persoalan penting adalah dominasi perusahaan-perusahaan Belanda dalam berbagai sektor ekonomi. Ketegangan Indonesia-Belanda terkait Irian Barat kemudian mendorong munculnya gelombang pengambilalihan perusahaan Belanda.
 
Pengambilalihan tersebut menjadi tonggak awal proses nasionalisasi perusahaan Belanda yang kemudian dilakukan pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Sejumlah aset yang diambil alih selanjutnya menjadi bagian dari perusahaan negara yang berkembang menjadi BUMN pada era 1960-an.

Nasionalisasi tidak sekadar menjadi kebijakan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan agenda membangun kemandirian ekonomi setelah Indonesia lepas dari kolonialisme. Memasuki era 1960-an, kepemilikan dan pengelolaan negara terhadap sejumlah sektor ekonomi semakin besar. Aset hasil nasionalisasi menjadi bagian dari perusahaan negara yang mengelola sektor-sektor strategis.

Namun, kebijakan ekonomi yang semakin terpusat menghadapi berbagai persoalan. Periode awal kemerdekaan hingga masa berikutnya ditandai tiga fase utama, yakni penataan ekonomi pascakemerdekaan, penguatan ekonomi melalui nasionalisasi. Kemudian, munculnya krisis akibat ekonomi terpusat dan tingginya biaya politik.

Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang perubahan arah kebijakan ekonomi ketika memasuki pemerintahan Orde Baru. Pada era Orde Baru, kebijakan ekonomi beralih menuju stabilisasi makroekonomi dan pembangunan jangka panjang. Negara mendorong pembangunan infrastruktur, industri, serta peningkatan kapasitas produksi.

Memasuki 1980-an, Indonesia memperoleh keuntungan besar dari tingginya harga minyak. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) bahkan sempat mencapai sekitar 10 persen pada 1980. Namun, penurunan harga minyak pada 1982 dan 1986 memaksa pemerintah mengubah strategi ekonomi. Ketergantungan terhadap migas mulai dikurangi melalui deregulasi perdagangan dan perbankan serta reformasi perpajakan.

Kebijakan tersebut turut mendorong perkembangan sektor manufaktur dan ekspor nonmigas, termasuk tekstil, kayu lapis, dan elektronik. Investasi asing juga meningkat, terutama dari Jepang dan Korea Selatan. Perubahan tersebut memperlihatkan pergeseran ekonomi Indonesia dari ketergantungan terhadap komoditas migas menuju ekonomi yang lebih terdiversifikasi.

Pertumbuhan tinggi berujung krisis

Memasuki awal 1990-an, perekonomian Indonesia tumbuh pesat. Pertumbuhan PDB pada 1995-1996 bahkan mendekati delapan persen. Sektor manufaktur, jasa, konstruksi, serta investasi berkembang dengan cepat. Indonesia pun dipandang sebagai salah satu calon kekuatan ekonomi utama Asia.

Namun, pertumbuhan tersebut menyimpan sejumlah kerentanan. Utang luar negeri swasta meningkat, banyak perusahaan dan perbankan memiliki kewajiban dalam dolar AS, sementara pengawasan sektor keuangan dinilai belum cukup kuat.

Krisis Finansial Asia yang dimulai pada 1997 kemudian menghantam Indonesia. Nilai tukar rupiah terperosok, sektor perbankan mengalami tekanan berat, dan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 13,13 persen pada 1998.

Krisis ekonomi berkembang menjadi krisis sosial dan politik yang mengakhiri pemerintahan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Krisis tersebut menjadi titik balik penting bagi perekonomian nasional dan pengelolaan perusahaan negara.

Era Reformasi membawa perubahan besar dalam tata kelola ekonomi. Pemerintah melakukan restrukturisasi sektor keuangan, memperkuat kebijakan fiskal dan moneter, serta membuka ruang lebih besar bagi mekanisme pasar.

Independensi Bank Indonesia pada 1999 dan pelaksanaan desentralisasi fiskal mulai 2001 menjadi bagian dari perubahan kelembagaan ekonomi. Pada periode ini, agenda restrukturisasi BUMN juga berkembang. Perusahaan negara semakin didorong untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memiliki daya saing sebagai korporasi.

Krisis 1998 sekaligus menjadi pelajaran mengenai pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat sistem keuangan. Metrotvnews.com kembali mengangkat pengalaman tersebut dalam pemberitaan mengenai krisis 1998, termasuk pentingnya sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Memasuki dekade 2010-an, pembangunan ekonomi semakin diarahkan pada penguatan infrastruktur, konektivitas, industrialisasi, serta peningkatan nilai tambah sumber daya alam. BUMN memiliki peran besar dalam pembangunan tersebut. Perusahaan negara di sektor energi, konstruksi, perbankan, transportasi, telekomunikasi, hingga pertambangan menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
 
Pada saat yang sama, pemerintah mulai mendorong hilirisasi agar ekspor tidak hanya mengandalkan bahan mentah. Arah kebijakan tersebut kemudian semakin kuat pada dekade berikutnya.

Pandemi covid-19 pada 2020 menjadi ujian baru bagi perekonomian. Setelah mengalami kontraksi, ekonomi Indonesia kembali tumbuh 3,70 persen pada 2021 dan 5,31 persen pada 2022. Pemerintah juga melanjutkan reformasi struktural dan membentuk Indonesia Investment Authority (INA) sebagai sovereign wealth fund untuk menarik investasi ke proyek strategis.

Dari pengelolaan BUMN menuju optimalisasi aset negara

Transformasi memasuki babak baru pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada Februari 2025, pemerintah membentuk Danantara sebagai lembaga yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara serta BUMN.

Kehadiran Danantara menandai perubahan pendekatan dalam pengelolaan aset negara. BUMN tidak hanya dipandang sebagai perusahaan yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari portofolio aset strategis yang perlu dikelola secara lebih terintegrasi.

Pada tahun pertama, Danantara difokuskan pada pembangunan fondasi kelembagaan dan tata kelola sekaligus memulai berbagai inisiatif strategis sebagai dasar transformasi pengelolaan aset negara. Transformasi BUMN pada era Danantara mencakup penataan fundamental perusahaan, efisiensi, konsolidasi sektoral, serta penguatan tata kelola.

Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah memastikan jumlah dan struktur perusahaan negara. Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengatakan jumlah entitas sebelumnya sempat tercatat dalam berbagai angka, mulai dari 888 hingga lebih dari 1.000 perusahaan. Setelah dilakukan validasi, pemerintah memperoleh data yang lebih akurat untuk menjadi dasar restrukturisasi.

Pemerintah kemudian mendorong perampingan jumlah entitas BUMN menjadi sekitar 250 perusahaan. Langkah tersebut diarahkan untuk menyederhanakan struktur, memperbaiki model bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat tata kelola.

Hingga Mei 2026, Pelindo membukukan laba tahun berjalan Rp2,01 triliun atau meningkat 94 persen secara tahunan. Sementara itu, Pupuk Indonesia Group mencatat laba bersih Rp6,70 triliun atau tumbuh 230 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Data periode April 2025-April 2026 juga menunjukkan perbaikan di sejumlah BUMN. Pupuk Indonesia meningkatkan laba konsolidasi dari Rp1,59 triliun menjadi Rp4,82 triliun, sedangkan Pertamina mencatat kenaikan laba konsolidasi dari Rp13,9 triliun menjadi Rp24,97 triliun. Krakatau Steel juga berbalik dari rugi Rp981 miliar menjadi laba Rp635 miliar.

Transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045

Perjalanan panjang tersebut memperlihatkan perubahan fungsi BUMN dari pengelola aset hasil nasionalisasi menjadi korporasi yang dituntut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Dalam konteks transformasi saat ini, pemerintah menempatkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan sumber daya manusia sebagai tiga pilar penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Dengan demikian, transformasi ekonomi Indonesia sejak 1945 tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan angka PDB. Perubahan tersebut mencakup pembangunan institusi ekonomi, pengelolaan aset negara, penguatan sektor industri, stabilitas keuangan, peningkatan daya saing, hingga optimalisasi BUMN.

Dari nasionalisasi perusahaan asing pada akhir 1950-an, pembangunan ekonomi berbasis negara pada era berikutnya, restrukturisasi setelah krisis 1998, hingga pembentukan Danantara, arah pengelolaan aset negara terus mengalami perubahan mengikuti kebutuhan zaman.

Era Danantara menjadi fase terbaru dalam perjalanan tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan transformasi BUMN tidak berhenti pada perubahan struktur, tetapi menghasilkan perusahaan yang sehat, efisien, kompetitif, mampu menciptakan nilai tambah, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.