Prabowo: Tidak Boleh ada Korupsi di Indonesia

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tidak akan memberikan ruang korupsi di pemerintahannya. Dia menegaskan, pemerintahan harus dijalankan secara bersih jika ingin menyejahterakan dan memajukan bangsa.

Hal itu disampaikan saat menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.

"Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” ujar Prabowo.
 

Salah satu langkah yang telah ditempuh pemerintah adalah menutup berbagai kebocoran penerimaan negara. Salah satunya yaitu menutup ratusan tambang tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta kebun ilegal yang berada di kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Selain itu, pemerintah juga berupaya menghentikan praktik kecurangan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui kebijakan tata kelola ekspor. Hal ini diharapkan dapat mencegah kekayaan negara mengalir ke luar negeri.

"Saya mengerti ini tidak ringan. Tapi apa boleh dibuat, apapun harus kita kerjakan supaya negara kita selamat,” kata Prabowo.


Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan layar YouTube Setpres.

Prabowo juga menekankan bahwa komitmennya dalam memberantas korupsi merupakan bagian dari tanggung jawab yang diembannya sebagai kepala negara. Ia menegaskan akan menjalankan amanah tersebut sebaik mungkin agar tidak mengingkari sumpah jabatan yang telah diucapkannya.

“Saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu, saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan, supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat,” kata Prabowo.