Jaga Stabilitas, Koalisi Permanen Dinilai Harus Jalan

Jakarta: Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, Rizki Faisal, menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai pentingnya koalisi permanen. Usulan itu dinilai untuk memperkuat stabilitas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Rizki menegaskan bahwa koalisi permanen sebagai kebutuhan strategis. Sehingga, pemerintahan Presiden Prabowo bisa berjalan efektif dan solid.

“Koalisi permanen harus jalan. Pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan barisan yang solid, bukan yang plin-plan atau menciptakan drama politik. Golkar jelas menjaga stabilitas,” tegas Rizki, melalui keterangan tertulis, Selasa, 9 Desember 2025.

Anggota Komisi III DPR itu menilai gagasan koalisi permanen penting untuk mencegah munculnya manuver politik. Sebab, hal itu bisa mengganggu fokus pemerintahan dalam menjalankan program strategis nasional, terutama dalam menangani kondisi darurat seperti bencana alam.

“Dengan koalisi permanen, tidak boleh ada lagi tindakan yang menimbulkan kegaduhan. Pemerintahan harus stabil dan kuat agar agenda besar Presiden Prabowo berjalan tanpa hambatan,” ungkap Rizki.

Baca juga: Koalisi Permanen Dinilai Jadi Fondasi Stabilitas Visi Besar Prabowo

Rizki menegaskan bahwa seluruh menteri seharusnya fokus pada kerja nyata. Bukan melontarkan pernyataan yang membuka ruang kontroversi.

“Pemerintah sedang bekerja untuk rakyat. Yang dibutuhkan itu kerja nyata, bukan drama atau sindiran. Mari jaga soliditas kabinet dan fokus menyelesaikan tugas masing-masing,” sebut dia.

Salah satu pernyataan kontroversi yang disorot oleh Rizki yaitu pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) soal 'Tobat Nasuha' kepada sejumlah menteri. Ia menilai pernyataan tersebut tidak etis dan tidak produktif.

“Saya sangat menyayangkan ucapan Cak Imin. Pernyataan seperti itu terkesan tendensius, meremehkan, dan malah mengganggu konsentrasi kerja kabinet," ujar Rizki.

Rizki menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri merupakan kewenangan Presiden Prabowo. Menurut dia, tidak seharusnya sesama menteri membuat pernyataan yang bernada menghakimi atau mempolitisasi isu internal kabinet.

“Yang berhak mengevaluasi menteri itu Presiden, bukan Cak Imin. Ini prinsip dasar dalam tata kelola pemerintah yang harusnya dipahami,” tegas anggota DPR RI Dapil Kepri tersebut.