Harga Beras di Papua di Atas HET, Ini Pemicunya

Jakarta: Satgas Pengendalian Harga Beras yang dibentuk pemerintah sejak 21 Oktober 2025, memantau harga beras di seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya, harga beras di Zona III wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua Raya masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Untuk di Zona III wilayah Indonesia Timur (Papua dan Maluku) walaupun sudah mengalami penurunan, namun harga berasnya masih di atas HET," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Rabu, 10 Desember 2025.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan harga beras di Papua di atas HET. Yakni, karena kondisi geografis beberapa Kota/Kabupaten di wilayah Papua Raya yang sulit diakses oleh moda transportasi darat, khususnya di wilayah Pegunungan.

Kemudian, terbatasnya moda dan jadwal rute transporasi ke beberapa wilayah, yang mengakibatkan biaya transportasinya naik tinggi, bahkan bisa naik dua kali lipat bila menggunakan pesawat udara. Lalu, terbatasnya sarana prasarana bandara perintis, sehingga hanya dapat didarati pesawat perintis udara dengan daya muat kecil (1,25 ton).
 

Selanjutnya, masih terdapat 28 Kota/Kab di wilayah Papua Raya yang belum memiliki Gudang Bulog, sehingga menghambat proses pendistribusian beras. Faktor lain, karena cuaca di wilayah Papua Raya yang sering cepat berubah dan cenderung ekstrem yang menghambat proses pendistribusian baras; serta adanya potensi gangguan keamanan pada saat pendistribusian beras ke wilayah Kota/Kabupaten yang dituju.

"Dengan kondisi masih tingginya harga beras di wilayah Papua Raya, Satgas Pengendalian telah melakukan beberapa upaya mitigasi untuk mengatasi permasalahan tersebut," ungkap Ade Safri.

Upaya mitigasi yang dilakukan seperti mapping, audit, dan evaluasi wilayah-wilayah Provinsi, Kota dan Kabupaten di wilayah Papua Raya yang harga berasnya masih di atas HET. Guna mengetahui gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang terjadi dan faktor penyebabnya.

Upaya lain, yakni berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan jumlah trayek dan frekuensi Tol Laut, Jembatan Udara dan Perintis Darat. Fasilitas itu digunakan mengangkut komoditas pangan, khususnya beras ke wilayah-wilayah yang harga berasnya masih diatas HET.

Selanjutnya, menyiapkan 32 Gudang Filial di 28 Kota/ Kabupaten sebagai terobosan penting di Kota/kabupaten yang belum memiliki Gudang Bulog untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras, dan memastikan beras dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dengan harga terjangkau.

Adapun Gudang Filial yang saat ini tersedia menggunakan 25 gudang yang terdiri atas aset Polri, 3 gudang aset Pemda, 1 gudang aset KPU, 3 gudang pinjam pakai dari masyarakat. Biaya ekspoitasi beras SPHP di wilayah Papua Raya menjadi beban dalam Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Bapanas RI.

Dengan demikian, bisa mendorong Bulog untuk tidak ragu-ragu dalam penyaluran beras SPHP. Sebab, semua biaya akan ditanggung pemerintah, sehingga harga beras SPHP dapat dijual sesuai dengan HET.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menyalurkan 4.634 ton beras SPHP ke wilayah Papua Raya pada Selasa, 9 Desember 2025. Penyaluran dilakukan di Mapolda Papua.

Distribusi beras ke Papua Raya. Foto: Istimewa

Penyaluran ribuan ton beras SPHP itu dilakukan ke 42 Kota/Kabupaten di Papua, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama dua bulan, khusunya dalam menghadapai Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru).

Penyaluran beras SPHP secara serentak di wilayah Papua Raya ini, diharapkan dapat menjamin ketersediaan beras dan memastikan masyarakat di Tanah Papua mendapatkan beras dengan harga terjangkau dan kualitas baik.