Podium MI: Erupsi bukan Konspirasi

INDONESIA seperti sedang menghadapi bulan erupsi gunung api. Sejak akhir Agustus hingga pekan pertama September, total ada tujuh gunung api yang erupsi. Berentet dari barat sampai timur. Mulai Gunung Sinabung di Sumatra Utara hingga Gunung Ili Lewotolok dan Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur.

Dampaknya tidak main-main. Mobilitas transportasi terganggu, warga di sekitar gunung terpaksa menyingkir. Masyarakat yang jauh dari gunung juga terkena imbas karena sebagian gunung api tersebut juga menyemburkan abu vulkanis. Erupsi Anak Krakatau bahkan berdampak terhadap sejumlah bandara dan ratusan ribu penumpang penerbangan.

Dalam situasi seperti itu, eh, tiba-tiba ada yang memunculkan teori nyeleneh. Jangan-jangan ini bukan fenomena alam biasa. Jangan-jangan ada rekayasa teknologi tertentu yang memicu gunung-gunung itu meletus nyaris bersamaan. Jangan-jangan ada campur tangan asing.

Bahkan, lantaran erupsi ketujuh gunung itu waktunya berdekatan dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin di Vladivostok, Rusia, kedua hal yang sebetulnya tidak berkaitan itu pun dikait-kaitkan, dirangkai menjadi satu cerita konspirasi. Tak cuma klenik, teori konspirasi rupanya juga sudah merambah ke fenomena alam.

Yang jadi persoalan, dugaan seperti itu keluar bukan dari obrolan warung kopi atau diskusi di antara para penyuka teori konspirasi semata, melainkan dari seorang tenaga ahli pemerintah. Di situlah masalahnya menjadi lebih serius. Ketika omongan itu muncul dari seseorang yang berada di lingkar pemerintahan, publik bisa menganggap pernyataan itu memiliki bobot tertentu.

Kita memang boleh mencurigai apa saja. Kita boleh bertanya tentang kemungkinan apa saja. Namun, dalam urusan menyangkut kejadian alam yang berimpak pada keselamatan publik, dugaan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta. Apalagi ketika masyarakat sedang membutuhkan informasi yang terang, bukan cerita yang membuat mereka semakin cemas.

Indonesia sudah dari sononya merupakan negeri gunung api. Nusantara berada di jalur Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire, yang berarti wilayah ini terletak di kawasan tapal kuda sepanjang Samudra Pasifik dengan aktivitas tektonis dan vulkanis yang sangat tinggi. Artinya, kita hidup di atas wilayah yang secara geologis sangat aktif.

Gunung meletus bukan kejadian yang aneh di negeri ini. Mau meletusnya satu-satu, berentetan, atau secara bersamaan, semua itu tidak mustahil. Alam punya cara dan hukumnya sendiri. Karena itu, ketika beberapa gunung meletus dalam rentang waktu berdekatan, tidak serta-merta berarti ada tangan manusia yang mengaturnya.

Ya, coba kita bayangkan saja, apakah pergerakan dapur magma bisa diatur demi menunggu jadwal pertemuan kepala negara? Apakah tekanan di dalam kerak bumi bisa dipaksa untuk peduli siapa yang sedang berjabat tangan dengan siapa? Mestinya semua sadar itu ialah gejala dan peristiwa vulkanis, tidak ada hubungannya dengan isu diplomatik.

Gunung Anak Krakatau. Foto: Antara.

Terus terang kita khawatir apabila cara berpikir spekulatif seperti itu mulai masuk ke ruang kebijakan publik. Kita percaya Presiden dan pemerintahan pada umumnya tidak akan memberikan ruang bagi pemikiran-pemikiran spekulatif dalam perumusan kebijakan. Akan tetapi, hal-hal semacam itu tetap harus kita ingatkan agar tidak kecolongan.

Kebencanaan membutuhkan sains, bukan yang lain-lain, apalagi spekulasi konspirasi. Dari kacamata sains, kejadian erupsi gunung secara berentet itu murni disebabkan akumulasi tekanan magma di tiap dapur magma pada waktu yang bersamaan. Erupsi terjadi beruntun bukan karena saling memicu atau menularkan satu sama lain.

Ahli gempa dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Daryono menyebut, secara geologis, tidak ada 'jalur pipa' atau jaringan saluran magma bawah tanah yang menghubungkan dapur magma antargunung. Nah, kalau alam saja tidak menyediakan mekanisme itu, lalu bagaimana mungkin manusia bisa mengatur waktu erupsi gunung-gunung tersebut?

Kita bahkan tidak bisa mencegah gunung api meletus. Kita tak punya kemampuan untuk melarang gempa bumi datang. Begitu pun tsunami tidak bisa kita ajak berunding. Yang bisa kita lakukan ialah mengurangi dampak, meminimalkan korban.

Di sinilah kita memerlukan kebijakan mitigasi yang kuat sekaligus cermat. Caranya dengan menguatkan sistem peringatan dini, menyiapkan jalur evakuasi, tekun memperbarui peta kawasan rawan bencana, serta mengedukasi dan melatih masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana, agar siap dan tangguh menghadapi kondisi darurat. Semestinya pekerjaan mitigasi itu yang menyita perhatian pemerintah dan tenaga-tenaga ahli yang mereka punya. Bukan berspekulasi mencari-cari siapa yang menyalakan tombol pemicu erupsi. Ketika masyarakat mulai percaya bahwa erupsi ialah hasil rekayasa teknologi atau produk konspirasi, fokus kita bisa bergeser.

Kita mungkin tidak lagi bertanya apakah jalur evakuasi siap, tetapi sibuk membahas siapa 'dalangnya'. Kita lupa membicarakan kesiapan warga, malah asyik menghubungkan letusan dengan peristiwa politik yang kebetulan terjadi sebelumnya.

Gunung bisa terus bergolak tanpa mampu kita hentikan. Namun, jangan sampai cara berpikir kita ikut bergolak. Kita tidak bisa mencegah gunung meletus, tapi kita bisa cegah akal sehat ikut meletus.

(Dewan Redaksi Media Group Ahmad Punto)