Jelang Ramadan, Pemerintah Pastikan Stok BBM dan LPG Aman

Jakarta: Pemerintah bergerak cepat memastikan stabilitas ekonomi dan ketersediaan energi nasional tetap terjaga menjelang momen Ramadan dan Idulfitri 1447 H. Melalui rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, penguatan distribusi pasokan energi menjadi prioritas utama guna menekan potensi gejolak inflasi pada 2026.

“Rapat di Kemenko Perekonomian pagi tadi membahas penanganan inflasi tahun 2026. Kami juga mengantisipasi kebutuhan Ramadan dan Idulfitri, mulai dari kecukupan BBM, distribusi LPG, hingga kendala listrik,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.
 

Yuliot menjelaskan, koordinasi lintas sektor ini sangat penting untuk memastikan tidak ada kendala teknis di lapangan, terutama terkait distribusi bahan bakar dan pasokan listrik di titik-titik krusial selama periode hari besar keagamaan. Hal ini dilakukan demi menjamin kenyamanan masyarakat dan menjaga daya beli dari tekanan inflasi.

Selain isu energi dan inflasi, pemerintah juga tengah mematangkan rencana penetapan wilayah pertambangan terbaru. Yuliot menyebut adanya usulan perubahan wilayah pertambangan dari puluhan daerah yang perlu segera diselaraskan dengan regulasi pusat.


Ilustrasi. Foto: Dok. Istimewa.

“Ada 24 provinsi yang mengusulkan perubahan wilayah pertambangan. Oleh karena itu, kami lakukan rapat konsultasi dengan Komisi XII DPR RI untuk membahas usulan tersebut,” jelas Yuliot.

Usulan tersebut mencakup tiga kategori utama, yakni wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK). Hasil konsultasi dengan DPR ini nantinya akan menjadi landasan bagi penetapan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar kebijakan pengelolaan sumber daya alam nasional ke depan.