Sekjen DPR Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Kinerja Kedewanan

Jakarta: Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR memastikan langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas gejolak harga BBM dunia tidak akan mengganggu performa dan layanan kedewanan. Seluruh fungsi representasi rakyat dipastikan tetap berjalan optimal meski lembaga legislatif tengah melakukan pengetatan pengeluaran operasional.

"Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar dalam keterangan tertulis di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 31 Maret 2026.
 

Indra menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen DPR dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan APBN di tengah dinamika ekonomi global. Terdapat tiga fokus utama efisiensi, yakni penghematan BBM pejabat eselon I-III, pengaturan listrik gedung, serta pengetatan perjalanan dinas secara selektif.

“Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien di tengah dinamika ekonomi global," kata Indra.

Salah satu kebijakan yang langsung diterapkan adalah pemadaman listrik terjadwal di kompleks parlemen mulai pukul 18.00 WIB. Selain itu, Setjen DPR menargetkan penghematan anggaran BBM kendaraan dinas sebesar Rp1,5 miliar dalam setahun melalui sistem pengendalian berbasis RFID.

Setjen DPR juga membuka peluang penerapan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) setiap hari Jumat untuk menekan operasional bus jemputan pegawai.

"Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar," tuturnya.


Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto: ANTARA/HO-Sekretariat Jenderal DPR RI/Runi/Andri.

Selain energi, efisiensi merambah pada aspek konsumsi rapat dan perjalanan dinas. Pertemuan singkat kini tidak lagi diperkenankan menyediakan jamuan. Sementara itu, perjalanan dinas hanya diizinkan untuk agenda dengan urgensi tinggi seperti pembahasan RUU atau uji publik.

"Untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi seperti pembahasan RUU atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung, tetap kita fasilitasi. Namun yang bisa dilakukan secara daring, akan kita dorong untuk dilaksanakan secara virtual," kata Indra.

Indra juga menekankan bahwa jadwal rapat-rapat Dewan yang menyangkut kepentingan masyarakat tetap bersifat dinamis dan tidak bisa dibatasi secara kaku, demi memastikan fungsi legislasi tetap berjalan maksimal.

"Rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami," kata Indra.