Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. (MI/ Immanuel Antonius)
Hikmahanto: Klaim Israel soal Penyebab Gugurnya Prajurit TNI Sangat Prematur
Willy Haryono • 1 April 2026 14:26
Jakarta: Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai pernyataan Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon terkait insiden yang menewaskan personel pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon sebagai sesuatu yang prematur.
Dalam pernyataannya, Danon sebelumnya mengklaim bahwa kelompok Hizbullah bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan UNIFIL, termasuk yang menewaskan tiga prajurit TNI.
“IDF sama sekali tidak menembak di dekat pos terdepan,” ujar Danon dalam forum Dewan Keamanan PBB di hari Selasa.
Hikmahanto menilai klaim tersebut terlalu dini mengingat proses investigasi oleh UNIFIL belum dilakukan. “Pernyataan ini sangat prematur mengingat penyelidikan baru akan dilakukan oleh UNIFIL,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Rabu, 1 April 2026.
Menurutnya, pernyataan tersebut justru dapat menimbulkan persepsi bahwa Israel berupaya menutupi fakta sebelum hasil investigasi keluar.
“Justru dengan pernyataan ini seolah Israel memang adalah pihak yang melakukan serangan dan sengaja menciderai Pasukan Perdamaian PBB,” kata Hikmahanto.
Ia menekankan bahwa investigasi harus dilakukan secara independen dan transparan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. “Investigasi yang dilakukan oleh UNIFIL harus independen dan pada saatnya harus menyebut secara tegas siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Hikmahanto juga mengapresiasi sikap Indonesia di forum PBB yang menolak segala bentuk serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian. Ia merujuk pada posisi Indonesia yang menegaskan prinsip “Zero Tolerance for Attack on Peacekeepers.”
Lebih lanjut, Hikmahanto mendorong agar negara-negara yang terlibat konflik memberikan perlindungan maksimal terhadap pasukan penjaga perdamaian serta memastikan adanya akuntabilitas dalam setiap insiden.
Ia juga menilai Indonesia perlu mempertimbangkan kembali kontribusinya dalam misi penjaga perdamaian jika tidak ada jaminan keselamatan.
“Bila tidak ada jaminan, Indonesia harus menyatakan secara tegas tidak akan berkontribusi pada Pasukan Perdamaian PBB di masa mendatang,” pungkas Hikmahanto.
Baca juga: Israel Salahkan Hizbullah Terkait Gugurnya Prajurit TNI yang Bertugas di UNIFIL