Dari Mantab ke Matang

Ada rupanya kematangan yang tidak perlu dirayakan. Pisang matang enak digoreng. Mangga matang sedap dikupas. Pemikiran matang bagus untuk mengambil keputusan. Namun, kalau kelas menengah Indonesia sudah 'matang', kita justru mesti waswas.

'Matang' di sini bukan matang dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ia akronim yang jenaka, tetapi nasib di belakangnya sama sekali tidak lucu: makan utang.

Sebelumnya kita mengenal 'mantab' (makan tabungan). Ketika pendapatan tak lagi sanggup mengejar pengeluaran, tabungan dibongkar. Saldo rekening dikuras. Dana darurat digunakan karena kehidupan sehari-hari sendiri sudah terasa seperti keadaan darurat.
 

Sekarang tabungan mulai habis. Karena itu, naiklah kita ke babak berikutnya, dari 'mantab' menjadi 'matang'. Ironis betul. Biasanya orang berharap hidup makin lama makin mapan. Kita malah menyaksikan sebagian kelas menengah bergerak dari mapan menuju 'mantab', lalu "matang'.

Angka-angka memberikan alarm. Jumlah penduduk kelas menengah menyusut dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi sekitar 47,9 juta pada 2024 dan kembali turun menjadi sekitar 46,7 juta pada 2025.

Sebaliknya, kelompok aspiring middle class, mereka yang sudah lolos dari kemiskinan tetapi belum cukup kuat berdiri sebagai kelas menengah, membengkak hingga sekitar 142 juta jiwa. Mereka seperti berdiri satu anak tangga di atas lubang. Sedikit saja harga pangan melonjak, pekerjaan hilang, atau anak sakit, mereka bisa terpeleset kembali.

Gejalanya sudah terlihat beberapa tahun lalu. Mandiri Spending Index menunjukkan indeks tabungan kelompok menengah-bawah terperosok ke 47,4 pada November 2023, padahal Juli masih 83.

Artinya sederhana, orang tetap belanja bukan selalu karena makin makmur. Bisa jadi karena memang harus makan. Dapur tidak mengenal istilah wait and see. Anak sekolah tidak bisa disuruh menunggu ekonomi membaik. Listrik mesti dibayar. Beras mesti dibeli.

Ketika tabungan habis, utang datang menawarkan keramahan. Ia hadir dalam rupa kartu kredit, paylater, pinjaman daring, sampai pegadaian. Semuanya menawarkan mantra menenangkan, yaitu bayar nanti. Masalahnya, 'nanti' selalu datang.

Data OJK dan BI memperlihatkan total saldo pinjaman daring, kartu kredit, dan paylater mencapai Rp160,7 triliun pada Mei 2026, melonjak 26,4% secara tahunan. Pembiayaan industri pergadaian juga tumbuh hampir 58% menjadi Rp163,27 triliun.

Tentu tidak setiap orang berutang sedang kesusahan. Kredit untuk rumah, modal usaha, atau investasi produktif bisa menjadi jalan menuju kesejahteraan. Yang mengkhawatirkan ialah ketika utang digunakan untuk membiayai kehidupan rutin.
 
Mandiri Spending Index Juni 2026 memperlihatkan paradoks itu. Indeks belanja tumbuh 5,9%, indeks pinjaman melesat 24,6%, sedangkan indeks tabungan turun 5,7%. Belanja berjalan, utang berlari, tabungan mundur.

Karena itu, pemerintah jangan terkecoh oleh statistik konsumsi. Pertanyaannya bukan cuma berapa banyak masyarakat berbelanja, melainkan juga dengan uang siapa mereka berbelanja.

Kalau berasal dari kenaikan pendapatan, itu sehat. Kalau dari tabungan yang dikuras, lampu kuning menyala. Kalau dibiayai utang konsumtif, lampunya mendekati merah. Apalagi rasio TWP90 pinjaman daring (tingkat wanprestasi 90 hari, yaitu ukuran persentase pinjaman online yang macet atau menunggak pembayaran lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo) masih 4,42% pada Mei 2026, cukup dekat dengan batas 5%.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Insentif kredit, percepatan belanja APBN, pengawasan pinjol dan paylater, perluasan jaring pengaman, investasi, serta industrialisasi terus didorong.

Namun, obat bagi kelas menengah bukan tambahan kesempatan berutang. Obat paling mujarab ialah pendapatan yang tumbuh lebih cepat daripada biaya hidup.

Karena itu, pekerjaan formal yang produktif dan bergaji layak harus diperbanyak. Manufaktur mesti kembali menjadi mesin pencipta pekerjaan. UMKM harus naik kelas. Harga pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi mesti dijaga agar tidak menggerogoti penghasilan.

Jaring pengaman sosial juga harus adaptif. Kelas menengah sering serbasalah. Mereka dianggap terlalu mampu menerima bantuan, tetapi belum cukup kaya untuk kebal terhadap kenaikan biaya hidup. Negara jangan hanya pandai mengenali orang setelah jatuh miskin. Negara harus mampu mencegah orang menjadi miskin.

Kelas menengah ialah penyangga penting ekonomi dan stabilitas sosial. Kalau mereka terus menyusut, ekonomi kehilangan salah satu mesin utamanya.

Kita ingin kelas menengah Indonesia benar-benar matang, yakni matang ekonominya, daya belinya, dan produktivitasnya. Bukan 'matang' karena makan utang. Setelah tabungan habis dan plafon utang mentok, kita akan kesulitan mencari akronim jenaka berikutnya. Pada tahap itu, barangkali memang sudah tidak ada lagi yang pantas ditertawakan.