KPK Nilai Praperadilan Hasto Tak Bisa Dijadikan Alasan Mangkir

Jakarta: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mangkir panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini 17 Februari 2025, dengan dalih mengajukan praperadilan. Lembaga Antirasuah menilai gugatan berbeda konteks dengan penyidikan.

“Kalau menurut ketentuan hukum, ada praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak melalui keterangan tertulis, Senin, 17 Februari 2025.

Pihaknya masih bisa mengusut dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW), anggota DPR, dan perintangan penyidikan, yang menjerat Hasto. Apalagi, tidak ada perintah pengadilan untuk menyetop sementara kasusnya.

“(Tidak halangi penyidikan) kecuali ada penetapan hakim praperadilan yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan praperadilan ditunda sampai dengan adanya putusan,” ujar Johanis.
 

Baca: Hasto Kristiyanto Kembali Ajukan Praperadilan

KPK mengungkap adanya dana Rp400 juta untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.

“Kusnadi menitipkan uang yang dibungkus amplop warna cokelat, yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kabiro Hukum KPK Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025.

Iskandar mengatakan, uang dari Hasto disebut sebagai operasional pengurusan proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku. Buronan paling dicari itu menyiapkan Rp600 juta untuk menyuap Wahyu.

“Dan (Kusnadi) mengatakan ‘Mas, ini ada perintah Pak Sekjen (Hasto) untuk menyerahkan uang operasional Rp400 juta ke Pak Saeful, yang Rp600 juta Harun’,” ucap Iskandar.

Uang itu diserahkan di Ruang Rapat Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dana dari Hasto itu diterima oleh Advokat Donny Tri Istiqomah yang juga mengurusi suap proses PAW Harun ini.