Otoritas Palestina Siap Tangani Gaza saat Gencatan Senjata Dimulai

Ramallah: Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya siap memikul "tanggung jawab penuh" di Jalur Gaza pascaperang. Ini merupakan pernyataan pertamanya sejak mediator mengumumkan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas di hari Rabu.

Pernyataan itu muncul saat Otoritas Palestina dilaporkan mengeluarkan dokumen yang menguraikan rencananya untuk Jalur Gaza — tanpa menyebutkan peran Hamas — dan mengirim delegasi tingkat tinggi ke Kairo untuk menuntaskan nasib Perlintasan Perbatasan Rafah di daerah kantong itu, yang telah diupayakan Israel agar tidak jatuh ke tangan Otoritas Palestina.

“Pemerintah Palestina, di bawah arahan Presiden Abbas, telah menyelesaikan semua persiapan untuk memikul tanggung jawab penuh di Gaza,” ujar kantor presiden PA, dilansir dari TOI, Sabtu, 18 Januari 2025.

Langkah-langkah yang akan dilakukan PA meliputi pemulangan para pengungsi, penyediaan layanan dasar, pengelolaan penyeberangan, dan pembangunan kembali wilayah yang dilanda perang.

Pernyataan PA "sangat memuji" Qatar dan Mesir atas upaya mereka menuju perjanjian gencatan senjata — yang tidak melibatkan PA, dan "menyampaikan penghargaan" atas upaya Riyadh, Amman, dan Washington, yang memediasi gencatan senjata bersama dengan Doha dan Kairo.

Sementara itu, Perdana Menteri PA Mohammad Mustafa, yang bertemu dengan mitranya dari Eropa di Brussels pada hari Jumat, mengatakan PA memiliki "rencana 100 hari" untuk Gaza yang dapat dimulai saat gencatan senjata mulai berlaku pada hari Minggu.

"Para menteri Palestina memiliki instruksi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan sejak gencatan senjata dimulai," ucap Mustafa, dalam komentar yang dimuat oleh kantor berita Belgia, Belga.

"Itu tergantung pada bagaimana Israel akan bersikap dalam beberapa hari mendatang, tetapi kami berusaha untuk bersiap semaksimal mungkin,” lanjutnya.

PA yang berbasis di Tepi Barat, yang didominasi gerakan sekuler Fatah pimpinan Abbas, digulingkan dari Gaza pada 2007 setelah perang dengan Hamas, yang telah menguasai Jalur Gaza sejak saat itu. Sumber dari Hamas mengatakan kepada AFP bahwa mereka siap menyerahkan urusan sipil di Jalur Gaza kepada entitas Palestina.

PM Israel Benjamin Netanyahu, yang telah bersumpah untuk mengalahkan Hamas, sejauh ini mengesampingkan peran apa pun bagi PA di Gaza, tetapi gagal mengajukan alternatif apa pun di tengah tekanan dari mitra sayap kanannya yang ingin membangun permukiman di Jalur Gaza.

Baca juga:  Menlu Tegaskan Indonesia Siap Bantu Rekonstruksi Gaza Usai Gencatan Senjata