Genjot Ekonomi, Peningkatan Literasi Keuangan Harus Jadi Prioritas

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
 
"Belakangan ini banyak sekali pemberitaan terkait masalah keuangan yang dialami masyarakat, yang kalau ditelisik disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan," ujar Lestari saat membuka diskusi daring bertema Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 15 Januari 2025.
 
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada 2024 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tambah Lestari, menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
 
Bila dibandingkan dengan negara tetangga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia itu relatif rendah. Ia berpendapat, literasi keuangan adalah keterampilan penting untuk memberdayakan masyarakat.
 
Sehingga, jelas Rerie, perlu sebuah gerakan agar bisa meningkatkan capaian literasi keuangan masyarakat yang lebih tinggi lagi. Ia berpendapat, perluasan literasi keuangan masyarakat antara lain dapat dilakukan melalui program digital, pengembangan infrastruktur keuangan, serta kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan.
 
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih inklusif harus diperluas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
 

Baca juga: Pemerintah Didorong Buat Gebrakan Pecut Literasi-Inklusi Keuangan Masyarakat

 

Masyarakat rugi Rp2,5 triliun

 
Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi berpendapat, literasi keuangan merupakan hal yang sangat penting di era globalisasi ini. Sebab, literasi adalah kunci bagi masyarakat dalam pengelolaan keuangan.
 
"Literasi tidak hanya membuat orang memahami, lebih dari itu, harus mampu mengelola keuangan yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas dia.
 
Saat ini, ungkap Friderica, OJK juga mendapat mandat baru terkait perdagangan derivatif dan kripto, yang menuntut pemahaman yang baik oleh masyarakat agar tidak terpapar penipuan keuangan.
 
Dia mengungkapkan, berdasarkan catatan OJK dalam rentang 2022-2023, kerugian masyarakat akibat penipuan keuangan scam dan fraud mencapai Rp2,5 triliun.


(Ilustrasi literasi dan inklusi keuangan. Foto: Freepik)
 

Integrasi dengan pendidikan

 
Dosen Ekonomi Universitas Gadjah Mada Sekar Utami Setiastuti berpendapat, peningkatan literasi keuangan masyarakat penting untuk dilakukan sehingga perlu upaya pengintegrasian dengan layanan pendidikan umum.
 
Rendahnya literasi keuangan masyarakat, jelas Sekar, sangat terkait dengan kondisi kehidupan keseharian masyarakat seperti di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan tingkat pendidikan rendah.
 
Diakui Sekar, upaya peningkatan literasi keuangan yang dilakukan OJK, seperti pemberdayaan UMKM dan ibu-ibu rumah tangga, melalui pembukaan akses keuangan sudah tepat.
 
Menurut dia, literasi keuangan masyarakat yang rendah berpotensi membebani pemerintah di masa depan. "Bila bonus demografi kita hilang akan menyebabkan peningkatan beban sosial yang harus diatasi pemerintah," tukasnya.