Ini Dampak Negatif Jika Indonesia Gagal Lobi Tarif Trump

Jakarta: Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda membeberkan dampak negatif jika tarif Trump sebesar 32 persen untuk impor barang-barang dari Indonesia benar-benar diterapkan. Dampak bagi perekonomian Indonesia dinilai akan sangat serius.

Permintaan terhadap produk Indonesia di pasar Amerika Serikat (AS) akan menurun drastis, yang akan diikuti oleh penurunan produksi dalam negeri. Akibatnya, ekspansi industri akan terhambat dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.

"Sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi yang paling rentan terdampak. Kami perkirakan sekitar 190 ribu tenaga kerja di sektor ini bisa terdampak jika ekspor ke AS menurun," ungkap Nailul dalam program Kontroversi bertajuk Tarif Kejam Trump yang disiarkan di YouTube Metro TV, dikutip Minggu, 13 Juli 2025.

Penurunan ekspor ini, lanjutnya, juga berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Nailul mengutip publikasi Dana Moneter Internasional (IMF) 2024 yang menyebutkan setiap kenaikan tarif impor sebesar satu persen, dapat menurunkan volume impor sebesar 0,8 persen.

Dengan asumsi ini, ekspor Indonesia ke AS diperkirakan bisa turun hingga 25 persen. Jika kondisi ini berlanjut, Nailul memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional bisa terkoreksi dengan hanya tumbuh 4,5 persen sampai 4,7 persen.
 

Baca juga: Pemerintah Indonesia Kudu Cermat Hadapi Tekanan Tarif Trump

(Presiden AS Donald Trump menunjukan daftar negara-negara dengan besar tarif yang dikenakan. Foto: EPA-EFE/KENT NISHIMURA/POOL)
 

Evaluasi negosiator

Sementara itu, Nailul juga menyoroti aktor di balik proses negosiasi Indonesia-AS. Selama tiga bulan negosiasi berjalan, publik belum melihat hasil konkret, dan keluarnya kebijakan AS yang menetapkan tarif impor sebesar 32 persen terhadap Indonesia menunjukkan kegagalan diplomasi ekonomi.

"Kalau tidak ada hasilnya, maka harus ada evaluasi menyeluruh. Termasuk terhadap tim negosiasi yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto," imbuh Nailul. 

Dia juga menyinggung peran Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang dianggap kurang optimal dalam proses negosiasi. Terlebih, posisi Duta Besar Indonesia untuk AS sudah kosong selama dua tahun. 

"Ini harus menjadi bahan evaluasi juga. Ketiadaan dubes membuat diplomasi berjalan pincang," tambahnya.