Polri Dipercaya Menjunjung Tinggi Keadilan dalam Penegakan Hukum

Jakarta: Prinsip presisi diyakini dipegang teguh Polri, terutama dalam penegakan hukum. Korps Bhayangkara dipercaya sebagai lembaga yang adil dalam mengusut peristiwa pidana.

"Kami percaya proses penegakan hukum di Indonesia selalu berjalan dengan adil, imparsial, berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan, baik bukti, saksi maupun ahli," kata kuasa hukum PT Position, Indra R. Maasawet, dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 31 Oktober 2025.

Hal tersebut diungkap Indra, merespons perselisihan antara pihaknya dan PT WKM di Halmahera Timur. Menurut Indra, tak ada tindakan melawan hukum yang dilakukan pihaknya dalam perkara itu.

Indra mengatakan proses hukum yang berjalan merupakan respons terhadap tindakan penghalangan operasional yang sah sesuai aturan. Indra juga membantah pernyataan Dirut WKM, EW, yang menuding pihaknya terafiliasi dengan oknum.

"Kami tegaskan tidak ada afiliasi kepengurusan maupun kepemilikan," kata Indra.
 

Indra juga menegaskan seluruh operasional dilakukan secara sah sesuai aturan. Termausk, izin resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Polri/Ilustrasi MI

“Pertama saya tegaskan, bukan mining. Tidak ada penambangan di lokasi tersebut. kerjasama itu untuk pembangunan infrastruktur jalan, jalan angkutan digunakan bersama,” ujar Indra.

Hal ini terkait dugaan pencaplokan wilayah tambang dan aktivitas penambangan ilegal di Halmahera Timur, Maluku Utara. Dia menyebut perselisihan pihaknya dan PT WKM tengah diselesaikan melalui mekanisme hukum.

"Seharusnya diselesaikan secara profesional dan proporsional," tegas Indra.