Kerja Sama Penanganan Karhutla Mesti Bermanfaat di Lapangan

Jakarta: Pemanfaatan kerja sama antarnegara dalam penanganan krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai harus berorientasi pada asas manfaat. Kebutuhan Pemerintah Indonesia untuk menangani karhutla diharapkan sesuai.

“Kerja sama kawasan perlu menghasilkan manfaat yang dapat digunakan di lapangan. Pemerintah perlu memperjelas kebutuhan Indonesia dan memastikan setiap dukungan memiliki tujuan serta mekanisme pelaksanaan yang jelas,” kata anggota Komisi I DPR Junico Siahaan melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 Oktober 2026.
 

Nico mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat komunikasi diplomatik yang selaras dengan instansi teknis. Termasuk menindaklanjuti tawaran bantuan serta peringatan dari negara tetangga secara bijak.

“Pemerintah perlu menggunakan kerja sama kawasan untuk memperkuat penanganan Karhutla di Indonesia sekaligus menjaga keselamatan masyarakat di negara yang terdampak,” ucap Nico.


Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Foto: Dok. Istimewa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan bantuan internasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan diprioritaskan pada penyediaan peralatan dan teknologi yang belum dimiliki Indonesia. Tawaran bantuan datang dari Jepang dan Singapura.

“Kebutuhan bantuan dari luar negeri lebih diarahkan pada pengadaan alat dan teknologi yang belum dimiliki oleh Indonesia saat ini,” ucap pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 22 Oktober 2026.