Netanyahu Tunda Pengaturan Keamanan Gaza hingga Usai Pemilu

Tel Aviv: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan menunda sejumlah pengaturan keamanan dan administrasi terkait masa depan Jalur Gaza hingga setelah pemilihan Israel pada 27 Oktober. 

Penundaan tersebut mencakup pelatihan polisi Palestina di Mesir, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta pembentukan badan yang akan mengelola wilayah tersebut.

Penyiar publik Israel KAN melaporkan Netanyahu memerintahkan penundaan keberangkatan sekitar 7.000 warga Palestina dari Gaza ke Mesir untuk mengikuti pelatihan kepolisian, meskipun rencana tersebut telah mendapat persetujuan dari badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet.

“Keputusan itu merupakan bagian dari serangkaian langkah terkait masa depan Jalur Gaza yang ditunda oleh kepemimpinan politik Israel hingga setelah pemilu,” sebut laporan KAN, dikutip dari Anadolu, Senin, 26 Oktober 2026.

Langkah-langkah yang ditunda juga mencakup persiapan pembangunan kota baru di Rafah, pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, serta kedatangan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.

Surat kabar berbahasa Ibrani Israel Hayom melaporkan Shin Bet telah memberikan persetujuan keamanan terhadap 5.000 hingga 7.000 warga Palestina yang dipertimbangkan untuk mengikuti pelatihan kepolisian di Mesir.

Menurut laporan tersebut, peran Shin Bet terbatas pada pemeriksaan nama-nama calon yang diajukan Dewan Perdamaian pimpinan Presiden AS Donald Trump. Badan itu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah para calon tersebut dapat melakukan perjalanan.

Penundaan Dikaitkan dengan Pemilu

Israel Hayom mengutip sumber-sumber yang mengetahui persoalan tersebut yang mengatakan instruksi untuk menunda langkah-langkah rekonstruksi Gaza telah diberikan secara bertahap selama beberapa pekan terakhir, bukan melalui satu perintah eksplisit untuk menghentikan seluruh proses.

Sumber-sumber itu menyebut instruksi yang diberikan secara umum mengarahkan agar langkah-langkah tersebut dilaksanakan setelah pemilu.

Mereka menduga penundaan itu mungkin berkaitan dengan kekhawatiran bahwa upaya rekonstruksi Gaza dan pelatihan polisi Palestina di Mesir “tidak mendukung kepentingan politik Netanyahu saat ini”.

Pada Agustus, Netanyahu membantah telah menyetujui pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, meskipun penempatan pasukan tersebut merupakan bagian dari rencana Trump untuk mengakhiri perang Israel di wilayah itu.

Menurut Dewan Perdamaian, pasukan tersebut diperkirakan terdiri atas personel dari sejumlah negara dan akan dipimpin seorang jenderal AS.

Rencana Administrasi dan Rekonstruksi Gaza

Pada Juli, Dewan Perdamaian mengumumkan peta jalan pelaksanaan tahap lanjutan perjanjian gencatan senjata Gaza. Hamas kemudian menyatakan menerima rencana tersebut dan mendesak agar Israel diwajibkan melaksanakannya.

Peta jalan itu mencakup pengalihan administrasi Gaza kepada komite nasional di bawah pengawasan internasional, pengerahan pasukan stabilisasi, penempatan senjata Hamas di bawah tanggung jawab komite tersebut, serta penarikan pasukan Israel secara bertahap bersamaan dengan rekonstruksi.

Namun, pada Agustus, Netanyahu menyatakan menolak kesepakatan tersebut dan bersikeras Hamas harus melucuti senjatanya sebelum Israel menarik pasukan.

Korban Jiwa Terus Bertambah

Meski gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan militer Israel telah menewaskan 1.551 warga Palestina dan melukai 5.573 lainnya sejak kesepakatan itu berlaku.

Sejak perang Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 74.000 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 175.000 lainnya terluka.

Perang tersebut juga menyebabkan kehancuran luas terhadap infrastruktur sipil di Gaza, dengan sekitar 90 persen infrastruktur wilayah itu dilaporkan mengalami kerusakan.