Perlu Gerakan Bersama Wujudkan Kampus Inklusif

Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menekankan upaya mewujudkan kampus yang inklusif harus menjadi gerakan bersama dan segera direalisasikan. 

"Perlu langkah nyata untuk mengatasi berbagai kendala yang ada agar setiap anak bangsa, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas," kata Rerie dalam keterangan tertulisnya, Senin, 7 September 2026.

Berdasarkan data Center for Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta dan University of the West of England, Bristol, Inggris, pada awal 2025, hanya ada 90 universitas atau 1,99 persen dari 4.523 perguruan tinggi di Indonesia yang secara resmi menerima mahasiswa penyandang disabilitas.

Sedangkan, perguruan tinggi yang memiliki pusat layanan disabilitas hanya 0,2 persen dari jumlah total perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan, hanya ada 8 perguruan tinggi yang menyediakan platform penerimaan khusus bagi mahasiswa difabel.

Sehingga, akses dari sekitar 3.128 mahasiswa disabilitas yang tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per Juni 2025,  masih terbatas pada 282 kampus saja. 

"Angka tersebut dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah total penyandang disabilitas di Indonesia yang mencapai 17,9 juta jiwa," ungkap dia.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: Dok Metrotvnews.com

Menurut Rerie, sejumlah kendala untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif harus segera diatasi dengan langkah nyata. Anggota Komisi X DPR itu menyoroti pentingnya menyatukan arah dan langkah semua pihak terkait dalam pengembangan ekosistem pendidikan tinggi. 

Menurut Rerie, konsolidasi antar perguruan tinggi sangat penting untuk melahirkan sistem pendidikan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga adaptif dan kolaboratif dalam menjawab tantangan zaman. 

"Diperlukan sumbang pikiran dari para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk merealisasikan strategi efektif dalam menjawab tantangan ini," ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu. 

Rerie berpendapat bahwa regulasi dan pendanaan saja tidak cukup untuk merealisasikan perguruan tinggi yang inklusif. 

"Pemahaman tentang pentingnya ekosistem pendidikan inklusif harus disosialisasikan secara masif, termasuk kesiapan tenaga pendidik yang memiliki perspektif inklusif," pungkas Rerie.