Usut Korupsi Jalur Kereta Besitang-Langsa, 2 Saksi Diperiksa Kejagung

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan Tahun 2017-2023. Pengusutan dilakukan dengan memeriksa dua saksi.

"Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa dua orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Januari 2024.

Pemeriksaan saksi dilakukan pada Selasa, 16 Januari 2024. Kedua saksi yang diperiksa adalah ED selaku Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Transportasi Tahun 2016 pada Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI.

Kemudian, S selaku Direktur Pembiayaan Syariah pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan & Risiko Kementerian Keuangan RI. Ketut tak membeberkan materi dan hasil pemeriksaan.

"Adapun kedua orang saksi diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujar Ketut.
 

Baca juga:  Perkara Komoditas Timah, Kejagung Periksa 4 Saksi

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti dugaan korupsi proyek jalur kereta Besitang-Langsa yang melibatkan mantan pejabat Kementerian Perhubungan. Kejaksaan Agung diminta mengusut tuntas dugaan rasuah itu.

"Kejagung harus melakukan pengusutan tuntas terhadap seluruh pelaku di dalam dugaan korupsi ini. Karena jalur kereta Besitang-Langsa ini kan salah satu proyek strategis nasional (PSN), yang memang jadi fokus utama Pak Presiden Jokowi," kata Sahroni dalam keterangan yang diterima Medcom.id, Selasa, 21 November 2023.

Kasus ini tengah diusut Tim penyidik Jampidsus Kejagung dengan memeriksa mantan pejabat eselon I pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pejabat yang dimaksud ialah mantan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub berinisial PB.

Rasuah yang dilakukan pada kurun waktu 2017-2023 itu terindikasi merugikan negara hingga Rp1,3 triliun. Sahroni menyebut pengusutan wajib dilakukan secara tuntas, karena proyek yang masuk kategori strategis itu harusnya bersih dari rasuah.

"Dan kalau masih ada yang berani main-main, berarti sudah sangat keterlaluan sekali. Harus dibongkar semua, jangan sampai PSN dijadikan ladang korupsi," ujar Sahroni.