Pegiat Antikorupsi: Pansel Capim KPK Bukan Panitia Biasa

Jakarta: Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan bukan sekadar panitia biasa. Orang-orang yang terpilih menjadi pansel akan menentukan kualitas pimpinan KPK.

"Pansel ini bukan sekadar panitia, tentu kalau misalkan panselnya tidak berintegritas bagaimana nanti kemudian dia bisa menghasilkan pimpinan maupun Dewas KPK yang tentu juga berintegritas," kata peneliti dari Transparency International Indonesia (TII) Izza Akbarani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diingatkan melibatkan partisipasi publik dalam memilih pansel. Kepala Negara diminta tak mengulang proses penentuan pansel capim KPK tanpa partisipasi publik.

"Kami tidak ingin mengulang lagi kalau misal di Juni (2024) sudah ada nama-namanya dan itu langsung muncul nama tanpa melibatkan partisipasi publik," ucap Izza.

Izza berharap nama yang muncul sesuai harapan masyarakat dan pegiat antikorupsi. Terpenting, kata dia, terus mendesak Jokowi mendengar aspirasi publik perihal sosok yang berkualitas untuk mengisi pansel capim KPK.

"Supaya di Juni nanti sudah ada nama, itu tidak hanya nama yang muncul dari Sekretariat Negara kepada Presiden tapi juga mempertimbangkan aspirasi. Itulah kenapa kami mendesak Presiden segera membentuk dengan catatan melibatkan masyarakat," ujar Izza.