Jokowi Klaim Kebebasan Berpendapat di Indonesia Tak Dibatasi

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim tidak ada pembatasan dalam menyampaikan pendapat di Indonesia. Pernyataan itu merespons penilaian adanya penurunan indeks demokrasi Indonesia yang dicetuskan dalam debat capres.

"Dalam berbicara, dalam berpendapat ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja," kata Jokowi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember 2023.

Jokowi mengatakan bakal menjadikan klaim adanya pembatasan berpendapat di Indonesia sebagai bahan evaluasi. Tapi, dia menegaskan ekspresi tiap masyarakat tidak pernah dibatasi oleh negara.

"Ya itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun," ucap Jokowi.

Kepala Negara menyebut demonstrasi menjadi bukti kebebasan berpendapat di Indonesia tidak dihalangi. Menurut Jokowi, hampir setiap hari masyarakat berkumpul mengeluhkan kinerja pemerintah di sekitaran Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

"Di patung kuda, di depan istana demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Juga enggak ada masalah," ujar Jokowi.
 

Baca juga: Jokowi Singgung Pemborosan Anggaran Karena Prioritas Daerah Tak Jelas

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan dirinya dengan Muhaimin Iskandar akan menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia jika terpilih memimpin negeri. Anies tak mau lagi ada rakyat yang takut menyuarakan pendapat.

"Saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever," ucap Anies dalam debat perdana Pilpres 2024, Selasa, 12 Desember 2023.

Wakanda kerap jadi istilah pengganti bagi mereka yang menyampaikan kritik terkait situasi Indonesia terkini. Nama Indonesia diganti menjadi Wakanda.

Anies yakin rakyat dan seluruh pihak menginginkan praktik korupsi diberantas hingga tuntas. Kemudian, pemerintah memberikan pelayanan yang terbagi bagi rakyat. "Serta menjunjung tinggi etika," ujarnya.

Anies menilai saat ini Indonesia tengah ada di persimpangan jalan. Tetap menjadi negara hukum atau negara kekuasaan.