Kemenag Diminta Tak Lakukan Kampanye Terselubung

Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) diminta tak melakukan kampanye terselubung. Hal ini disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis merespons agenda Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diundang Kemenang untuk menjadi narasumber dalam acara Sarasehan Peningkatan Prestasi Santri dan Kemandirian Pesantren di Jakarta International Expo, hari ini. 

Dalam undangan yang diperoleh Media Indonesia, Prabowo diagendakan mengisi materi tentang kemandirian pesantren dan bela negara pukul 16.30-17.30 WIB. Perwakilan Koalisi sekaligus Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan kegiatan Kemenag itu berpotensi menjadi ajang kampanye terselubung bagi Prabowo yang tercatat sebagai calon presiden (capres) .

Menurut dia, penggunaan sumber daya negara secara terbuka maupun terselubung untuk kepentingan pemenangan satu kandidat merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Tindakan itu jelas melanggar prinsip keadilan dalam pemilu. Sebab, sumber daya negara disalahgunakan untuk menguntungkan salah satu kandidat, dalam hal ini Prabowo, dan pada saat bersamaan merugikan kandidat yang lain.

"Karena itu, penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pemenanganan capres tertentu jelas merupakan penyimpangan dan penyalahgunaan yang tidak boleh dibiarkan," kata Gufron lewat keterangan tertulis, Sabtu, 16 Desember 2023.

Gufron mengatakan agenda Kemenag yang menghadirkan Prabowo sulit untuk tidak dinilai publik sebagai kampanye terselubung. Pihaknya berpandangan banyak pihak yang dapat diundang sebagai narasumber untuk membahas topik bela negara selain Prabowo, misalnya Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Meski atribusi dalam undangan ditulis Menteri Pertahanan, Koalisi menilai sulit melepaskan status Prabowo sebagai capres. Menurut Koalisi, status Menteri Pertahanan patut diduga hanya akal-akalan untuk menghadirkan Prabowo.

"Sebelumnya, publik juga mencatat akal-akalan serupa, ketika yang bersangkutan menghadiri acara Apdesi di Jawa Barat. Banyak akal-akalan serupa yang dilakukan oleh capres nomor urut 2 ini," kata Gufron.
 

Baca Juga: Wapres Minta Menag Dorong Revisi UU Wakaf

Koalisi menilai Kemenag seharusnya membatalkan rencana mengundang Prabowo untuk mencegah potensi penyimpangan dan penyalahgunaan fasilitas negara demi kepentingan kandidat tertentu. Terlebih, publik semakin ragu atas netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kegiatan Kemenag yang menghadirkan Prabowo Subianto justru semakin mempertebal ketidakpercayaan masyarakat yang dampaknya merusak legitimasi proses dan hasil pemilu," ujar dia.

Selain Imparsial, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis terdiri dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Human Rights Working Group (HRWG).

(Tri Subarkah/MI)