Legislator NasDem Tanyakan Perspektif Calon Hakim Agung Terkait Pajak Karbon

Jakarta: Anggota Komisi III DPR, Lola Nelria Oktavia, menyoroti tantangan ekonomi ke depan, termasuk soal kebijakan pajak karbon. Ia meminta perspektif calon Hakim Agung Diana Malemita Ginting terkait insentif dan penerapan tarif pajak karbon yang adil.

Hal itu disampaikan legislator NasDem tersebut dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung tahun 2025 kembali digelar di Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 September 2025.

“Ibu Diana Malemita Ginting, pertanyaan saya hanya satu saja. Mengingat ada tantangan pelemahan ekonomi dan dampaknya pada masyarakat miskin dan rentan, bagaimana Anda sebagai calon hakim berkontribusi dalam menyusun kebijakan insentif dan tarif pajak karbon yang mendorong pelaku industri mengurangi emisi, tapi tetap menjaga daya saing dan memastikan keadilan sosial,” kata Lola melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 September 2025.

Menjawab hal itu, calon Hakim Agung Diana menuturkan pentingnya penerapan pajak karbon dilakukan secara bertahap. Sehingga tidak menekan daya saing produk dalam negeri.

“Kalau nanti dengan adanya pajak karbon menyebabkan harga barang naik, sementara di luar negeri ada barang sejenis yang lebih murah, tentu ini akan mengganggu daya saing kita. Karena itu pengenaan pajak karbon tidak bisa langsung menyeluruh, melainkan bertahap,” ungkap Diana.
 

Baca juga: Kali Kelima Ikut Seleksi Hakim Agung, Triyono Martanto Berharap Lolos

Menurut Diana, tahapan awal dapat dimulai dari industri dengan tingkat emisi tinggi, kemudian diperluas secara bertahap dengan grand design yang jelas. 

“Jadi dilihat dulu kepada industri yang memang benar-benar menghasilkan emisi karbon yang banyak. Nanti baru dirancang waktu yang tepat untuk memajaki barang-barang lainnya,” ujar Diana.

Fit and proper test di Komisi III DPR ini masih akan berlangsung untuk sejumlah calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung sebelum DPR menetapkan nama-nama yang layak diajukan ke Presiden.

Berikut 13 nama calon hakim agung dan tiga nama calon hakim ad hoc HAM yang menjalani fit and proper test oleh Komisi III DPR, yaitu:

Calon Hakim Agung

1. Alimin Ribut Sujono, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
2. Annas Mustaqim, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA.
3. Julius Panjaitan, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu.
4. Suradi, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA.
5. Ennid Hasanuddin, Hakim Tinggi MA.
6. Heru Pramono, Hakim Tinggi MA.
7. Lailatul Arofah, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA.
8. Muhayah, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
9. Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Ad Hoc Tipikor MA.
10. Hari Sugiharto, Hakim Tinggi Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN.
11. Budi Nugroho, Hakim Pengadilan Pajak.
12. Diana Malemita Ginting, Auditor Utama Itjen Kemenkeu.
13. Triyono Martanto, Hakim Pengadilan Pajak.

Calon Hakim Ad Hoc HAM

1. Puguh Haryogi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
2. Agus Budianto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
3. Bonifasius Nadya Arybowo, Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Bandung.