Jakarta: Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menilai daya beli warga ibu kota terus melemah. Kondisi ini, menurutnya, menjadi sinyal perlunya langkah cepat dari pemerintah daerah.
Fenomena rombongan jarang beli (rojali), rombongan hanya nanya (rohana), dan rombongan hanya mengelus-elus (rohalus) produk di pusat perbelanjaan, kata Diana, disebabkan pelemahan daya beli dan melambatnya lapangan kerja formal. Ia menambahkan ketidakpastian global juga ikut memperburuk situasi.
Dalam pertemuan dengan DPRD DKI di Balai Kota, Selasa, 12 Agustus 2025, Diana mengusulkan empat langkah strategis. Ia menegaskan langkah ini ditujukan untuk menghidupkan kembali perdagangan, terutama di pasar-pasar legendaris Jakarta.
Diana menjelaskan rinciannya dalam pertemuan tersebut. Ia memaparkan satu per satu poinnya dengan menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan pengusaha.
"Empat langkah strategis tersebut meliputi: Pertama, sinkronisasi kebijakan ekonomi, perlindungan UMKM dan keterlibatan pengusaha lokal. Kedua, relaksasi dan keringanan pajak bagi pelaku UMKM yang omsetnya menurun secara signifikan, termasuk penundaan PBB bagi tempat usaha," ungkap Diana Dewi.
Ia melanjutkan penjelasannya terkait poin ketiga dan keempat. Diana menekankan kedua langkah ini menyasar penciptaan lapangan kerja dan penguatan pelaku usaha lokal.
"Langkah ketiga adalah insentif bagi pencipta lapangan kerja baru, termasuk potongan pajak dan subsidi pelatihan karyawan. Keempat, memprioritaskan pengusaha lokal dalam proyek pengadaan barang/jasa di Pemprov maupun BUMD," ujarnya.
Diana menegaskan empat langkah ini menunjukkan Kadin DKI bukan sekadar organisasi pengusaha. Ia menilai Kadin harus berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.
"Kadin DKI tidak ingin hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi bagian dari pengambil keputusan, penggerak, dan pemberi solusi," tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan ekonomi syariah di Jakarta. Ia memandang peluang Jakarta untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia sangat terbuka.
"Kami memandang penting ekonomi syariah yang bukan sekadar isu sektoral tetapi sebagai agenda strategis nasional. Presiden menargetkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia dan Jakarta memiliki peluang menjadi role model global di sektor ini," lanjut Diana.
Ia juga mengusulkan langkah konkret terkait hal tersebut. Salah satunya adalah peningkatan status Bank Jakarta dari Unit Usaha Syariah menjadi Bank Syariah Jakarta penuh, sesuai amanat UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah.
Menanggapi usulan itu, Ketua DPRD DKI Khoirudin menyatakan dukungannya. Ia menilai UMKM memiliki peran strategis di daerah.
"UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat rantai pasok pangan, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian daerah," tutup Khoirudin.