Wacana Penerapan Jalan Berbayar di Jakarta Masih Dimatangkan

Jakarta: Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung berencana menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Wacana ini masih dimatangkan dengan pemerintah provinsi di sekitar Jakarta.

"Ini sedang kami matangkan nanti pada saatnya saya akan berdiskusi dengan pemerintah Banten, pemerintah Jawa Barat, dan juga pemerintah pusat," ujar Pramono di Balaikota, dikutip Kamis, 10 April 2025. 

Ia meyakini kebijakan jalan berbayar bisa menghasilkan keuntungan untuk mensubsidi program TransJabodetabek dan menjadi solusi jangka panjang mengatasi kemacetan. Nantinya, uang yang diterima dari ERP akan digunakan untuk menggratiskan 15 golongan tertentu dari wilayah Jabodetabek jika menggunakan TransJakarta.

"Ini jangka panjang ya, kalau ERP bisa dijalankan maka subsidi sepenuhnya uang dari ERP itu akan digunakan untuk seluruh 15 golongan yang ada di Jabodetabek," ujarnya.

Adapun 15 golongan tersebut seperti pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Jakarta, penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), disabilitas, lansia, hingga penghuni rumah susun sewa (rusunawa). "Jadi orang masuk ke Jakarta gratis 15 golongan itu."
 

Baca juga: DKI Jakarta Butuh 1.652 PPSU Baru, Lulusan SD Bisa Daftar

Revenue ERP diproyeksikan hingga Rp1,5 Triliun

Pramono menjelaskan kebijakan tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum diputuskan. Namun, diprediksi akan diterapkan di era dirinya menjabat.  

"Zaman Pak Ahok ada keinginan untuk menerapkan ERP seperti yang di Singapura. Dan itu sebagai salah satu alternatif, belum diputuskan ya, sebagai salah satu alternatif," ujar Pramono, Kamis, 13 Maret 2025.

Ia menjelaskan, hasil dari kajian terkait revenue atau keuntungan yang didapatkan dari penerapan ERP di Jakarta bisa mencapai Rp1,5 triliun. Pendapatan tersebut nantinya untuk mensubsidi program TransJabodetabek yang juga menjadi program dirinya ke depan.

"Nah, yang Rp1,5 triliun itu nanti akan digunakan sebagai subsidi sepenuhnya kepada yang tadi itu, yang Trans Jabodetabek, orang yang tinggal di Bekasi, di Bogor, supaya mereka mau naik transportasi umum," beber Pram. 

Pemprov Jakarta masih perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait keputusan ini. Ia berharap kebijakan ini menjadi percontohan untuk kota-kota selanjutnya jika menerapkan ERP.