Protes Meletus di Kyiv usai Zelensky Pangkas Otonomi Lembaga Antikorupsi

Kyiv: Ribuan warga Ukraina turun ke jalan dalam aksi protes terbesar sejak invasi Rusia pada 2022, menyusul keputusan Presiden Volodymyr Zelensky yang dianggap memperlemah independensi lembaga-lembaga utama antikorupsi.

Perubahan yang ditandatangani Zelensky pada Selasa malam memberikan kewenangan lebih besar kepada Jaksa Agung, yang ditunjuk langsung oleh presiden, untuk mengendalikan Biro Antikorupsi Nasional Ukraina (NABU) dan Kejaksaan Antikorupsi Khusus.

Mengutip dari The Paper, Rabu, 23 Juli 2025, langkah ini memicu kemarahan luas di media sosial dan dituduh sebagai pengkhianatan terhadap komitmen reformasi Ukraina demi integrasi ke Uni Eropa.

Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko dan saudaranya yang juga mantan juara tinju dunia kelas berat, Wladimir Klitschko, turut hadir dalam aksi protes tersebut sebagai bentuk solidaritas.

“Kami ingin masa depan yang transparan dan adil, bukan kembali ke masa di mana kekuasaan terpusat dan korupsi merajalela,” ujar salah satu demonstran, Vladyslava Kirstyuk, yang mengaku tumbuh besar di wilayah timur Ukraina yang diduduki Rusia sejak 2014.

Uni Eropa sebelumnya menjadikan pemberantasan korupsi sebagai syarat mutlak bagi Ukraina untuk bergabung, dan sejumlah penyelidikan independen selama beberapa bulan terakhir telah mempermalukan sejumlah pejabat senior Ukraina.

Namun, amandemen yang baru disahkan memungkinkan Jaksa Agung untuk mengambil alih kasus dari NABU maupun Kejaksaan Antikorupsi, serta menunjuk jaksa lain untuk menanganinya. Langkah ini dikecam oleh kepala kedua lembaga tersebut dan pejabat tinggi Uni Eropa.

Satu hari sebelum amandemen diteken, Badan Keamanan Dalam Negeri Ukraina menangkap dua pejabat NABU dengan tuduhan memiliki hubungan dengan Rusia, serta melakukan penggeledahan terhadap puluhan pegawai lembaga tersebut.

Meski demikian, para pengkritik menilai langkah-langkah tersebut sebagai “pembersihan politik” yang berlebihan dan berpotensi membahayakan kredibilitas Ukraina di mata mitra internasional.

Kantor Kepresidenan Ukraina belum memberikan komentar resmi atas perubahan  kontroversial tersebut. Zelensky sendiri diketahui memiliki mayoritas suara di parlemen, yang memuluskan jalan bagi pengesahan amandemen tersebut.

Baca juga:  Ratusan Warga di Ukraina Unjuk Rasa Kritisi Penggunaan Dana Penanganan Pandemi