Dasco Dinilai Bukan Tukang Stempel Pemerintah

Jakarta: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dinilai bukan tukang stempel pemerintah. Justru, sejumlah langkah yang dilakukannya disebut berhasil meredam konflik.

"Jadi, kalau melihat sepak terjang Dasco selama ini, beliau lebih tepat disebut sebagai pemadam krisis yang sikapnya selalu merespons aspirasi rakyat," kata ahli komunikasi krisis dari Universitas Pancasila, Sudarto, melalui keterangan tertulis, Kamis, 13 Januari 2025.

Hal itu terlihat dari sejumlah polemik yang terjadi. Mulai dari protes masif dari masyarakat soal revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun Tahun 2020 tentang Pilkada. Dasco tampil dan mengumumkan pengesahan revisi batal dilakukan sehingga krisis padam. 

Selanjutnya, polemik penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Dasco bersama Komisi XI bertemu pemerintah untuk menegosiasikan agar amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) itu hanya diterapkan pada barang mewah.
 

Baca juga:  Banggar Sebut DPR Mestinya Lebih Dulu Efisiensi Anggaran Dibanding Pemerintah

Kemudian, polemik pagar laut. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyatakan kalau pagar laut harus dicabut.

Dasco juga dinilai berperan dalam penurunan biaya haji. Selanjutnya, polemik elpiji 3 kilogram, Dasco menegaskan distribusi gas melon dikembalikan ke pengecer-pengecer 

Terakhir terkait surat Dasco yang meminta penundaan pembahasan pemangkasan di DPR. Langkah tersebut dinilai sebagai mitigasi krisis.

"Sebab, pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran, sementara pada saat bersamaan DPR juga melakukan hal yang sama secara terpisah, dapat menimbulkan krisis antara pemerintah dan DPR karena akan terjadi konflik," ujar dia.

Hal senada disampaikan aktivis 98 ITB Bandung, Khalid Zabidi. Menurut dia, Dasco menunjukkan gaya baru pimpinan DPR dalam menangani permasalahan politik yang berkembang di Indonesia.

"Dasco bukan stempel pemerintah, dia menunjukkan gaya politik baru menampilkan proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR sehingga cepat menanggulangi masalah yang ada." kata Khalid.

Terkait surat penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran di DPR, dia menilai langkah sebagai bentuk kehati-hatian. Sehingga, dibutuhkan waktu lebih saat dibahas di DPR.

"Pembahasan anggaran ini sangat penting sehingga perlu di bahas secara detil dan berhati-hati," ujar dia.