Saan Mustopa: Bandara Husein Sastranegara dan Kertajati tak boleh saling Meniadakan

Bandung: Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menekankan pentingnya pengelolaan Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati). Pengelolaan yang baik harus dilakukan agar keduanya tidak saling meniadakan.

Hal tersebut dikatakan Saan saat melakukan kunjungan kerja bersama Komisi V DPR ke Jawa Barat dengan agenda rapat di Kantor Gubernur Jawa Barat yang dihadiri Sekda Provinsi Jawa Barat. Setelah itu, rombongan meninjau langsung Bandara Husein Sastranegara.

“Kita ingin yang mati bisa hidup, yang hidup tambah sehat. Jangan sampai karena ingin menghidupkan yang satu, yang lain justru mati. Kedua bandara ini adalah aset Jawa Barat yang harus dimaksimalkan,” kata Saan melalui keterangan tertulis, Jumat, 3 Oktober 2025.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai NasDem itu mengatakan, kedua bandara tersebut dibangun dan dikelola untuk memperkuat konektivitas serta mendukung mobilitas masyarakat. Namun, pemanfaatannya hingga kini dinilai belum optimal. 

Bandara Kertajati masih menghadapi tantangan aksesibilitas dan keterisian penerbangan. Sedangkan Bandara Husein Sastranegara memiliki keterbatasan kapasitas operasional. 

Baca juga:  Dedi Mulyadi Usul PT Dirgantara Indonesia dan Pindad Dipindah ke Kertajati

Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dari sisi efisiensi pengelolaan, kebutuhan anggaran pemeliharaan, hingga pelayanan terhadap masyarakat, khususnya dalam mendukung kelancaran transportasi udara Jawa Barat. 

Sejumlah anggota DPR yang hadir dalam kunjungan tersebuat di antaranya Wakil Ketua Komisi V Saiful Huda, anggota Komisi V Fadoli, Mori Hanafi , Teguh Iswara, dan anggota Komisi XII Gulam Muhammad Saron. 

Ilustrasi Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati). Foto: Dok. BIJB.

Hadir pula jajaran Kementerian Perhubungan, seperti Dirjen Perhubungan, Dirjen Integrasi Transportasi Multimoda, serta jajaran Angkasa Pura, Airnav Indonesia, Bina Marga, BBWS Citarum, dan Cipta Karya. Dari unsur militer hadir Danlanud Husein Sastranegara beserta jajaran.

Sekretaris Daerah Jawa Barat menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih mengeluarkan biaya sekitar Rp50 miliar setiap tahun untuk mendukung operasional bandara. Menanggapi hal itu, Saan menegaskan perlu langkah strategis agar anggaran yang dikeluarkan tidak menjadi pengeluaran sia-sia.

“Kita ingin bandara ini memberikan manfaat dan kemaslahatan, bukan menjadi beban. Kalau setiap tahun pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pengelola harus mengeluarkan dana yang besar, tetapi tidak berdampak pada masyarakat, tentu ini harus kita cari jalan keluarnya,” ujar Saan.

Diskusi juga menyoroti beberapa hal penting, seperti sejarah Bandara Husein yang lebih lama dibandingkan Kertajati, namun masih tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena aksesibilitasnya.

Tantangan optimalisasi, di mana salah satu bandara dinilai belum berfungsi maksimal hingga saat ini. Masalah akses transportasi, masyarakat cenderung lebih memilih Bandung daripada Kertajati.

Menurut Saan, perlu solusi bertahap dengan menentukan bandara mana yang lebih dulu dimaksimalkan, sambil memastikan keduanya bisa saling melengkapi.

Sebagai tindak lanjut, imbuhnya, DPR akan merangkum seluruh masukan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, Angkasa Pura, hingga Lanud. "Semua pandangan tersebut akan dibahas dan diformulasikan lebih lanjut di DPR bersama instansi terkait, dengan tujuan mencari langkah yang paling memungkinkan untuk diambil secara bersama-sama," ujar Saan.