Pramono Bantah Ada RS di Jakarta yang Menolak Warga Baduy

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons isu rumah sakit (RS) di Jakarta menolak memberikan penanganan medis kepada warga Baduy bernama Repan yang menjadi korban begal di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, karena diduga karena tidak memiliki KTP. Isu tersebut dibantah.

"Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil Kepala Dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, eh, mungkin bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu," ujar Pramono dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 6 November 2025.

Ia menjelaskan, seluruh RS Jakarta tidak boleh menolak memberikan pelayanan kepada pasien yang berada dalam kondisi darurat. Bahkan, ia sudah memerintahkan lansgung Kepala Dinas Ani Ruspitawati yang langsung turun ke lapangan untuk mengecek. 

"Tetapi, yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan, Kepala Dinas, Bu Ani sendiri, akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu enggak benar, ya," ungkap Pramono.

Baca juga:  Pramono: Tarif TransJakarta Bakal Naik, 15 Golongan Masyarakat Dipastikan Tetap Gratis

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan semua layanan kesehatan, baik milik Pemprov DKI maupun tidak, wajib memberikan pelayanan.  "Ya, mau maupun milik Pemprov atau enggak, saya sudah minta sama Bu Ani, udah, semuanya tanggung jawab Pemda," ujar Pramono.

Sebelumnya, seorang warga Baduy Dalam bernama Repan menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Korban mengalami kehilangan uang Rp3 juta dan 10 botol madu dagangannya.

Adapun peristiwa yang menimpa Repan itu terjadi di kawasan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Minggu, 26 Oktober 2025. Kejadian tersebut viral di media sosial.

Ironinya, Repan yang menjadi korban justru tak mendapatkan pelayanan oleh salah satu rumah sakit di kawasan tersebut. Sebab, tidak memiliki KTP.