Pramono: Keuntungan ERP Jakarta untuk Membiayai Angkutan Umum Gratis Buat 15 Golongan

Jakarta: Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Kabijakan ini diharapkan dapat memaksa masyarakat beralih memggunakan trasportasi umum.

"Suatu hari, bukan sekarang ya, ERP-nya saya mau pasang. Kenapa ERP-nya dipasang? Ya kalau kamu punya duit, mau naik mobil, bawa semua ke Jakarta enggak apa-apa, bayar semua ERP," kata Pramono di Balaikota Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025.

Pramono mengatakan hasil dari keuntungan jalan berbayar bisa membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menghadirkan kebijakan transportasi umum gratis seperti TransJakarta, serta LRT dan MRT Jakarta untuk 15 golongan.

"Bagi warga yang tidak mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, dan hasil dari ERP sepenuhnya akan saya gunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan, termasuk warga di luar Jakarta," ucap Pramono.
 

Baca juga: Jalan Berbayar Masih Dikaji, Jakarta Masih Andalkan Transportasi Umum untuk Kurangi Macet

Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov Jakarta, hingga siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Kemudian, untuk penghuni rumah susun sewa (rusunawa), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan karyawan bergaji setara upah minimum provinsi (UMP).

Golongan lainnya, penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima beras miskin (raskin) domisili Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta golongan jumantik, pengurus karang taruna, dasawisma, dan posyandu.