Suahasil Minta Analisis Geopolitik dan Ekonomi Global Diperkuat

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara meminta Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Hidayat Amir memperkuat analisis terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi internasional guna mengidentifikasi tekanan serta sumber ketahanan ekonomi makro Indonesia.
 
Suahasil mengatakan, Hidayat perlu memperluas perhatian terhadap perkembangan eksternal yang saat ini berlangsung dinamis. Analisis tersebut diharapkan dapat membantu memperjelas posisi Indonesia di tengah perubahan geopolitik dan ekonomi internasional serta memperkuat diplomasi ekonomi di berbagai forum internasional.
 
"Perluas perhatian terhadap perkembangan geopolitik dan ekonomi eksternal yang saat ini mengalami situasi yang cukup dinamis. Lihat keluar dari kotak yang biasa kita lihat. Identifikasi titik tekanan sekaligus sumber ketahanan ekonomi makro Indonesia di tengah dinamika global, bantu perjelas posisi Indonesia di tengah perubahan geopolitik dan ekonomi," ucap Suahasil di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.
 
Suahasil menegaskan, pemahaman terhadap perkembangan global menjadi bagian penting dari tugas Hidayat dalam memberikan rekomendasi strategis kepada Menteri Keuangan. Ia juga meminta Hidayat membawa kepentingan dan keunggulan Indonesia secara konsisten dalam berbagai forum internasional.
 

(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)

 

Berperan strategis dalam pengambilan keputusan

 
Selain arahan khusus kepada Hidayat, Suahasil mengingatkan staf ahli Menteri Keuangan bukan sekadar jabatan pelengkap dalam struktur organisasi. Staf ahli memiliki peran strategis untuk mendukung pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan.
 
"Staf ahli Menteri Keuangan harus bisa berkomunikasi dengan semua unit Kementerian Keuangan dan mampu melakukan connecting the dots atas berbagai isu strategis di Kementerian Keuangan," ucap dia.
 
Ia menjelaskan, staf ahli harus memiliki pandangan menyeluruh, mampu menghubungkan perspektif lintas unit, serta memahami keterkaitan antarkebijakan. Kemampuan tersebut diperlukan agar staf ahli dapat menyusun rekomendasi strategis yang mendukung keputusan Menteri Keuangan.