Pramono Segera Bahas Beasiswa LPDP DKI dengan Kemenkeu

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meminta waktu bertemu dengan Kementerian Keuangan. Hal itu dilakukan untuk mematangkan skema kerja sama dan mekanisme operasional program beasiswa LPDP DKI Jakarta.

“Karena ini LPDP-nya menggunakan bekerja sama dengan LPDP Pusat. Saya akan meminta waktu kepada Kementerian Keuangan agar sinergi dengan pemerintah pusat,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026. 

Pramono menilai langkah koordinasi ini dinilai krusial mengingat regulasi dan tata cara pengelolaan LPDP berada di bawah naungan pemerintah pusat, meskipun anggaran pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
 

Ilustrasi beasiswa. Foto: Istimewa.

“Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai bisa dijalankan,” tutur Pramono. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan program beasiswa pendidikan ke luar negeri atau LPDP untuk mahasiswa asal Ibu Kota pada 2027. Kuota yang disediakan yaitu 75 kuota.

Pramono mengatakan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta. “Begitu saya dilantik menjadi gubernur, saya menyampaikan hal yang tidak boleh berubah, hal yang harus dipertahankan, hal yang harus diperbaiki adalah menyangkut, satu, pendidikan; dua, kesehatan; tiga, bantalan sosial,” kata Pramono dikutip dari Antara, Selasa, 13 Oktober 2026.

Menurut Pramono, dukungan terhadap pendidikan terus diperluas agar kesempatan belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga. Hal tersebut menjadi dasar penguatan berbagai program bantuan pendidikan yang telah berjalan maupun yang sedang dipersiapkan Pemprov DKI.