Bertemu Ketua DPR Australia, Ibas Dorong Penguatan Diplomasi Kebangsaan

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia, Milton Dick MP. Istimewa.

Bertemu Ketua DPR Australia, Ibas Dorong Penguatan Diplomasi Kebangsaan

Arga Sumantri • 18 October 2026 17:00

Canberra: Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia, Milton Dick MP, di Parliament House, Canberra, Australia. Pertemuan membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia–Australia, diplomasi parlemen, kerja sama pertahanan dan keamanan, perdagangan, pendidikan, serta tantangan demokrasi di era digital.

Ibas menilai hubungan antarpemerintah perlu diperkuat dengan hubungan antarparlemen dan hubungan antarmasyarakat. Ketiga jalur tersebut saling melengkapi dalam membangun kepercayaan dan memastikan kerja sama tetap berjalan di tengah perubahan politik.

"Parlemen memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, komunikasi antarlembaga legislatif harus terus dijaga," kata Ibas dalam keterangan tertulis, Minggu, 18 Oktober 2026.

Kerja sama pertahanan dan keamanan menjadi salah satu agenda strategis yang dibahas. Kedua pihak menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Ibas menekankan perlunya dukungan dan pengawasan legislatif sesuai kewenangan masing-masing terhadap kerja sama pertahanan Indonesia–Australia, termasuk perkembangan pengaturan kerja sama pertahanan kedua negara.

Dalam konteks tersebut, dialog mengenai Defence Cooperation Agreement (DCA) menjadi bagian dari pembahasan untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai kerja sama pertahanan dan kepentingan strategis kedua negara.

Pendidikan hingga Tantangan Demokrasi di Era Digital

Ibas menyampaikan Australia selama bertahun-tahun menjadi tujuan pendidikan bagi mahasiswa Indonesia. Fenomena ini sekaligus menjadi ruang bagi berkembangnya hubungan akademik dan persahabatan antarmasyarakat.

Ibas mendorong peningkatan kesempatan beasiswa, perluasan pertukaran mahasiswa, dan penguatan kerja sama ant perguruan tinggi. Ia juga menyoroti peluang untuk memperluas kehadiran dan kolaborasi kampus-kampus Australia di Indonesia melalui mekanisme yang sesuai dengan kebijakan kedua negara.

"Selain pendidikan formal, pembahasan turut mencakup peluang peningkatan kuota program working holiday dan pengembangan kesempatan mobilitas generasi muda," ujarnya.

Lulusan Curtin University tersebut menilai hubungan pendidikan yang kuat dapat menjadi investasi jangka panjang bagi kedua negara. Para mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menjadi penghubung masyarakat Indonesia dan Australia melalui pengalaman, jejaring, dan persahabatan yang dibangun selama masa studi.

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia, Milton Dick MP. Istimewa.

Perkembangan media sosial dan kecerdasan buatan (AI) turut menjadi perhatian dalam pertemuan. Ibas mengangkat kebijakan Australia mengenai pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai salah satu pengalaman yang relevan untuk dipelajari bersama.

Ia menilai perkembangan teknologi membawa peluang besar, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam perlindungan anak, penyebaran informasi yang keliru, dan pembentukan opini publik.

Milton Dick menjelaskan kebijakan pembatasan media sosial di Australia menempatkan tanggung jawab pada perusahaan platform digital untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Ia juga menguraikan pentingnya perlindungan anak dari konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Milton Dick mengatakan tantangan AI tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan kualitas demokrasi. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang akurat agar dapat membentuk pendapat dan mengambil keputusan secara mandiri, tanpa manipulasi informasi.

Milton Dick turut menyoroti dampak AI terhadap perekonomian, kehidupan sosial, lapangan kerja, serta kebutuhan energi dan air bagi pusat data. Menurutnya, setiap negara perlu mengembangkan kebijakan yang mampu memanfaatkan manfaat teknologi sekaligus mengelola risikonya.

(Arga Sumantri)