KPK Minta Warga Bogor Tolak Politik Uang Jelang Pemilu 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta warga Bogor tegas menolak politik uang. Imbauan itu mulai digencarkan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menjelaskan politik uang biasanya dibarengi dengan janji manis calon anggota legislatif atau kepala daerah. Padahal, tujuan pemberian duit itu cuma untuk mendapatkan suara dengan singkat.

"Tidak jarang juga sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang dan sembako, atau yang sering disebut dengan serangan fajar atau vote buying, mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu," kata Johanis melalui keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).

Johanis menjelaskan politik uang biasa digunakan oleh calon anggota legislatif maupun kepala daerah sebagai serangan fajar. Duit itu tidak sebanding dengan kebijakan yang akan dibuat selama lima tahun ke depan.

Johanis juga menegaskan politik uang merupakan bagian dari tindakan korupsi. Sehingga, masyarakat wajib menjauhinya.

"Hal ini adalah perilaku koruptif yang akan menuntun pada perbuatan korupsi lainnya," ucap Johanis.

KPK menegaskan politik uang membuat pemangku jabatan terpilih nanti mencari dana untuk balik modal selama kampanye. Cara kotor berpotensi dilakukan agar duitnya cepat kembali.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim juga meminta warganya untuk tegas menolak politik uang. Bantuan dari masyarakat diperlukan untuk menghalau permainan kotor itu.

Dia juga meminta masyarakat tidak segan melapor jika ada tindakan seperti itu. Bantuan dari masyarakat penting untuk memberantas korupsi di Bogor.

"Peran serta elemen bangsa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, memantau layanan publik, melaporkan penerimaan gratifikasi (aparatur sipil negara), membangun sistem dan manajemen antikorupsi, atau melakukan kampanye dan pendidikan antikorupsi," tutur Dedie.