Legislator NasDem Dorong Evaluasi Coretax dan Perluasan Basis Pajak

Ilustrasi. Metrotvnews.com.

Legislator NasDem Dorong Evaluasi Coretax dan Perluasan Basis Pajak

Arga Sumantri • 7 May 2025 17:02

Jakarta: Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi NasDem, Fauzi Amro, mendesak Direktorat Jenderal Pajak untuk mengevaluasi menyeluruh sistem Core Tax Administration System (coretax). Selain itu, memperluas basis pajak nasional. 

Fauzi mengungkapkan kekhawatirannya atas rendahnya penerimaan pajak pada triwulan pertama 2025. Ia menilai hal itu sebagai ancaman serius terhadap struktur penerimaan negara.

"Persoalan pajak ini kan harapan dan tumpuan, karena 72 persen penerimaan negara atau APBN bersumber dari pajak," kata Fauzi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Dirjen Pajak Suryo Utomo di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 7 Mei 2025.

Fauzi menyoroti lemahnya pelaporan SPT di bulan April-Mei yang biasanya menjadi masa puncak penerimaan. Ia menduga ada masalah dalam pelaksanaan coretax yang belum tersosialisasi dengan baik. Dia meminta sistem coretax dapat dibenahi.

"Artinya di sini butuh yang namanya kejujuran dari kawan-kawan di pajak ini tentang sebenarnya apa sih yang terjadi? Kalau kita kan sudah tahu problem utama kita di coretax, sosialisasi coretax yang sangat minim," ujar dia.
 

Baca juga: Siap-siap! Penunggak Pajak Kendaraan di Jakarta Bakal Kesulitan Isi Bensin dan Parkir

Ia meminta agar perluasan basis pajak dilakukan secara serius, seiring target pertumbuhan pajak tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 13,3 persen. Menurutnya, diversifikasi sumber penerimaan negara sangat penting, terutama di tengah efisiensi belanja negara.

"Artinya ini untuk menambah pendapatan salah satu sumber pendapatan di saat pengeluaran kita mengalami efisiensi yang begitu luar biasa. Nah, dari sisi pendapatan, apa dong? Jangan copy paste," kata dia.

Fauzi juga mendorong pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan sistem audit otomatis untuk meningkatkan pengawasan berbasis risiko.

"Tidak hanya konek dengan KTP, tapi juga harus berbasis AI, atau dengan sistem audit otomatis untuk mendukung pengawasan berbasis risiko ke depan," paparnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Arga Sumantri)