Premanisme Berkembang hingga Objek Vital, Ada yang Minta Ikut Kelola Limbah

Jakarta: Polri mengungkap aksi premanisme di Tanah Air telah berkembang hingga objek vital. Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Suhendri, menyebut kepolisian secara berkala mengaudit sistem manajemen pengamanan di objek vital.

"Inilah yang kita terapkan saat ini di objek vital nasional. Kita melaksanakan audit sistem manajemen pengamanan di objek vital nasional, apakah objek vital nasional tersebut sudah memiliki atau mengimplementasikan sistem tersebut sesuai dengan standar Polri," kata Suhendri di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Mei 2025.

Suhendri mengatakan audit itu dilakukan sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. Bila sstem manajemen pengamanan (SMP) telah diterapkan oleh pengelola objek vital, aksi premanisme bisa terdeteksi sejak awal dan dapat dilakukan upaya pencegahan.

Suhendri menjelaskan praktik premanisme terus berkembang tak cuma pungli dan pemalakan. Ada juga aksi premanisme yang meminta ikut mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

"Belakangan ini juga berkembang, aksinya itu berubah minta proyek seperti kami pernah diundang oleh Kementerian Perindustrian terkait ada yang minta ikut mengelola limbah B3 di suatu objek vital nasional," kata jenderal polisi bintang satu itu.
 

Baca Juga:  Pemerintah Tegaskan Berantas Premanisme, Bukan Ormas

Padahal, kata dia, yang mengajukan permintaan itu tidak mungkin memenuhi persyaratan pengelolaan limbah B3. Pengolahan B3 harus mengacu Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor 3 Tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

"Nah mereka memaksakan untuk tetap dapat proyek itu. Sehingga, dari pihak perusahaan melapor ke kita," ungkap Suhendri.

Dia menekankan pentingnya penerapan sistem manajemen pengamanan objek vital. Namun, dia menyebut baru 4 persen dari 1.997 objek vital yang menerapkan sistem atau sudah bekerja sama dengan Polri.

"Kita sertifikasi, kita berikan sertifikat SMP kepada mereka. Dari jumlah 1.900 sekian itu, baru 80 perusahaan, jadi sangat minim jumlahnya," ujar dia.