Pemerintah tak Melakukan Transfer Data Pribadi dengan AS Jadi Berita Populer Ekonomi

Jakarta: Pemberitaan mengenai pemerintah memastikan tak akan melakukan transfer data pribadi dengan AS menjadi berita paling populer di Kanal Ekonomi Metrotvnews.com, Kamis, 24 Juli 2025. Selain itu ada pemberitaan mengenai akses pasar BRICS bisa menyelamatkan ekonomi RI di tengah gejolak global.

Berikut berita paling populer di Kanal Ekonomi Metrotvnews.com:

1. Airlangga: Pemerintah Memastikan tak akan Melakukan Transfer Data Pribadi dengan AS

Pemerintah memastikan tak akan melakukan transfer data pribadi dengan Amerika Serikat (AS) dalam skema perjanjian maupun pertukaran data secara resmi antarkedua negara. Itu menyusul isu yang berkembang mengenai AS yang dapat mengelola data pribadi warga negara Indonesia dalam negosiasi dagang terkait tarif timbal balik yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald J. Trump.

Baca selengkapnya di sini

2. Akses Pasar BRICS Selamatkan Ekonomi RI di Tengah 'Huru-hara' Ekonomi Global

Gejolak perekonomian dunia imbas perang dan kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS) mendorong pelambatan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Itu terlihat dari sejumlah perkiraan lembaga internasional, termasuk pemerintah yang mengoreksi proyeksi pertumbuhan tahun ini.

Baca selengkapnya di sini

3. Pemerintah Harap Kesepakatan dengan AS Bisa Bikin Daya Saing RI Melejit

Upaya negosiasi dengan Amerika Serikat bukan sesuatu yang mudah. Delegasi Indonesia kerap mengerutkan dahi dalam proses lobi penurunan tarif timbal balik (resiprokal) yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Baca selengkapnya di sini

4. Ini Peluang Bisnis yang Bisa Digarap Kopdes/Kel Merah Putih

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan, setiap koperasi, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus bisa memetakan apa saja potensi desa dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

Baca selengkapnya di sini

5. Perundingan Masih Berlanjut, RI Minta Tarif Lebih Rendah untuk Komoditas Ini

Perundingan antara Indonesia dengan Amerika Serikat masih terus berlanjut. Sejumlah produk komoditas strategis Indonesia tengah diupayakan agar dikenai tarif lebih rendah dari 19 persen, atau bahkan diharapkan bisa mendekati nol persen, alias bebas pungutan oleh AS dengan pendekatan tarif preferensial.

Baca selengkapnya di sini