Relokasi Warga Terdampak Semeru Diprioritaskan untuk yang Kehilangan Rumah

Lumajang: Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan program relokasi difokuskan bagi warga yang benar-benar kehilangan tempat tinggal akibat erupsi Gunung Semeru. Relokasi hanya akan dilakukan pada lokasi yang dinilai aman, layak huni, dan mampu mendukung keberlanjutan kehidupan para penyintas.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono. Menurutnya, pemerintah daerah tetap membuka kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat, bergantung pada perkembangan situasi di lapangan dan kebutuhan warga terdampak.

“Setiap langkah penanganan darurat diarahkan untuk memastikan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan pokok secara optimal,” ujarnya, Jumat 28 November 2025.


Evaluasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) di Pendopo Kecamatan Pronojiwo, Kamis 27 November 2025/BPBD Lumajang.

Selain fokus pada penanganan darurat dan relokasi, Pemkab Lumajang juga mulai menyiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Rencana tersebut akan diajukan ke pemerintah pusat agar proses pemulihan dapat dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar sektor fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan.

“Langkah ini bertujuan agar masyarakat terdampak tidak hanya memperoleh perlindungan jangka pendek, tetapi juga dapat kembali membangun kehidupan yang lebih aman dan berkelanjutan,” kata Agus.

Di sisi lain, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menekankan pentingnya sistem pertukaran informasi dan dokumentasi yang terstruktur sebagai fondasi utama koordinasi lintas instansi dalam penanganan pasca-erupsi Semeru. Ia menegaskan bahwa koordinasi yang solid akan menentukan efektivitas seluruh langkah di lapangan.

Hal tersebut juga disampaikannya dalam forum Evaluasi Pos Komando PDB di lokasi yang sama. Dalam kesempatan itu, ia menyebut penggunaan grup komunikasi resmi dan prosiding rapat menjadi alat utama untuk memantau setiap perkembangan kondisi secara real-time.

“Mekanisme ini memungkinkan seluruh pihak, mulai BPBD, BNPB, aparat kecamatan, Danramil, Kapolsek, dan relawan lokal untuk bergerak selaras, memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, pengelolaan pengungsi efisien, dan mitigasi risiko berjalan optimal,” ujar Isnugroho. Menurut Isnugroho, sistem informasi yang tertata tidak hanya mendukung efektivitas kerja, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan kecepatan pengambilan keputusan. Dengan alur data yang jelas, hambatan di lapangan—baik terkait logistik maupun kebutuhan warga—dapat diidentifikasi lebih dini dan segera ditangani.

“Transparansi informasi bukan hanya soal dokumentasi, tetapi juga instrumen vital untuk keselamatan warga dan kelancaran operasi tanggap darurat. Dengan koordinasi berbasis informasi real-time, setiap pihak dapat berperan maksimal tanpa risiko miskomunikasi,” kata Isnugroho.

Melalui pendekatan terpadu ini, Pemkab Lumajang menegaskan komitmen untuk memastikan kesinambungan antara penanganan darurat, relokasi ke kawasan aman, hingga pemulihan pascabencana berjalan sistematis dan terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.