Pemprov DKI Cek Langsung Penerima Bansos untuk Pastikan Akurasi

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengecek langsung penerima bantuan sosial (bansos) di Ibu Kota. Hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

“Prioritas adalah pengecekan langsung terkait penerima bansos eksisting di lapangan,” kata Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sugih Ilman dikutip dari Antara, Rabu, 9 September 2026.

Pengecekan itu dilakukan dengan kehati-hatian melalui masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, saat ini dalam masa transisi penggunaan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sugih mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk menetapkan kelompok desil seseorang. Penetapan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Di sisi lain, Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah persoalan terkait ketidaksesuaian data penerima bansos di tengah masa transisi penggunaan DTSEN.  Ketua Komisi E, M Subki menuturkan perbedaan standar biaya hidup antardaerah harus menjadi perhatian terkait penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, kondisi ekonomi warga Jakarta tidak sama dengan daerah lain. Sebab, terdapat perbedaan beban hidup.

Ilustrasi bantuan sosial (bansos). Foto: MI.

Dia pun meminta agar penetapan standar kesejahteraan masyarakat dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi dan beban ekonomi masing-masing daerah.

“Jangan dipukul rata,” tegas Subki.

Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Astrid Kuya. Ia menyoroti validitas data penerima program bantuan, seperti BPJS, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Astrid juga meminta agar Pemprov DKI bersama seluruh pihak terkait segera memperbaiki dan membenahi data tersebut.