Kubu Tian Bahtiar Klaim Tudingan Perintangan Penyidikan Tak Terbukti di Persidangan

Jakarta: Kuasa hukum terdakwa Tian Bahtiar mengeklaim tudingan tindak pidana Obstruction of Justice, atau perintangan penyidikan yang dilakukan kliennya tidak terbukti selama persidangan. Dari 12 saksi yang dihadirkan dalam persidangan, belum ada satupun bukti atau keterangan saksi yang membenarkan dugaan tindak pidana tersebut.

Tian didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan perintangan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi Timah, kasus Crude Palm Oil (CPO), maupun kasus importasi gula

“Kami sedari awal sudah menduga hal tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan secara lengkap dalam eksepsi penetapan Tian Bahtiar sebagai tersangka dan saat ini sebagai terdakwa terkesan dipaksakan,” ujar kuasa hukum terdakwa Tian Bahtiar, Didi Supriyanto, dalam keterangannya, Kamis, 18 Desember 2025.

Dari fakta persidangan, kata dia, berdasarkan sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan justru membuat terang perkara ini, posisi Tian Bahtiar hanya melaksanakan kegiatan jurnalistik dan riset media secara profesional. Tidak ada niatan sedikitpun dari proses jurnalistik, pemberitaan, podcast maupun seminar yang melibatkan Tian Bahtiar untuk merintangi, menghalangi apalagi menggagalkan proses hukum.

Dia mengutip keterangan saksi Feynita Susilo. Feynita menyampaikan Tian turun merekam kegiatan sebagai bentuk kerja jurnalistik yang mewakili kantornya, bukan secara pribadi.

Keterangan tersebut, lanjut dia, diperkuat oleh saksi Indah Kusuma yang menyatakan pembayaran termasuk invoice diajukan dan diterima oleh pihak kantor Tian bukan pribadi.

Dengan keterangan saksi itu, dia menilai tidak ada motif mencari keuntungan pribadi atas pemberitaan, podcast, dan seminar yang diselenggarakan. Dia menegaskan tidak ada maksud dari Tian untuk mengganggu, merintangi, atau menggagalkan proses hukum yang berjalan.

“Kami masih yakin persidangan ke depan akan memperkuat fakta hukum tersebut, sehingga pada akhirnya dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti,” kata dia.

Didi menambahkan perkara ini murni tunduk pada UU Pers sehingga jika ada keberatan atas konten pemberitaan, mekanisme yang bisa ditempuh mengajukan hak jawab atau mengadukan ke Dewan Pers bukan dikenakan pasal perintangan pada UU Tipikor.
 

Baca Juga:  Kejagung Sebut Bos Buzzer jadi Tersangka Perintangan Karena Bermufakat dengan Marcella Santoso Cs

Tian ditetapkan tersangka pada Selasa, 22 April 2025. Dia diduga merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus korupsi komoditas timah dan impor gula di Kementerian Perdagangan.

Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, setidaknya Tian memiliki lima peran dalam kasus ini. Tian Bahtiar diduga melakukan permufakatan jahat dengan Marcella Santoso dan Junaedi Saibih untuk mengganggu penanganan perkara.

Tian berperan mengubah opini masyarakat melalui konten pemberitaan di Jak TV mengenai kasus korupsi komoditas timah di wilayah IUP dan kasus impor gula.

Menurut Abdul Qohar, perbuatan Tian ini termasuk dalam perintangan penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di pengadilan. Tian diduga menerima uang senilai Rp478.500.000 sebagai upah membuat konten berita yang menyudutkan kejaksaan.

Tian disebut menerima 'orderan' Marcella dan Junaedi agar membuat konten negatif tentang kejaksaan dalam menangani perkara dua kasus itu.

Marcella Santoso atau MS dan Junaedi Saibih atau JS merupakan seorang pengacara. Marcella juga tersangka dalam kasus dugaan suap vonis lepas perkara pengurusan izin ekspor minyak mentah atau crude palm oil (CPO) dengan nilai Rp60 miliar. Dia menyuap empat hakim. 

Mereka ialah hakim Djuyamto, hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtarom, dan Muhammad Arif Nuryanta yang saat itu merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Tersangka lainnya adalah Wahyu Gunawan (WG) selaku panitera muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), dan Ariyanto Bakri sebagai advokat atau pengacara, serta Muhammad Syafei selaku anggota tim legal PT Wilmar Group.