Pemprov DKI Pastikan Stok LPG Nonsubsidi Aman

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) memastikan ketersediaan LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg di wilayah ibu kota tetap aman. Kepastian ini diberikan pascapenyesuaian harga gas nonsubsidi yang dipicu oleh dinamika pasar global dan kondisi geopolitik di Timur Tengah.

“LPG 12 kg mengalami kenaikan sebesar Rp36.000 atau sekitar 18,75 persen, dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung. Sementara itu, LPG 5,5 kg naik Rp17.000 atau sekitar 18,89 persen, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung,” ujar Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.
 

Ratu menjelaskan bahwa kenaikan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti naiknya harga kontrak LPG dunia (CP Aramco) dan Indonesian Crude Price (ICP). Meski harga terkoreksi naik, hasil pantauan di lapangan menunjukkan stok LPG di tingkat agen maupun pangkalan di lima wilayah kota administrasi hingga Kabupaten Kepulauan Seribu dalam kondisi stabil dan distribusi berjalan normal.

Selain memastikan stok, Pemprov DKI kini memperketat pengawasan untuk mengantisipasi potensi migrasi pengguna gas 12 kg ke LPG subsidi 3 kg. Sektor usaha non-UMKM seperti hotel, restoran, dan kafe menjadi sasaran utama monitoring agar penggunaan gas subsidi tidak salah sasaran.

“Kami bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan para pemangku kepentingan akan melakukan monitoring penggunaan LPG di sektor usaha non-UMKM. Kami juga mengimbau ASN serta masyarakat mampu agar tetap menggunakan LPG nonsubsidi,” lanjut Ratu.


Ilustrasi. Foto: Dok istimewa.

Terkait distribusi LPG 3 kg, Ratu menegaskan kebijakan pembelian menggunakan KTP tetap wajib dilaksanakan di pangkalan resmi. Seluruh transaksi wajib tercatat dalam sistem Merchant Apps Pertamina (MAP) sebagai upaya pengendalian subsidi.

Pemprov DKI menilai dampak kenaikan LPG nonsubsidi ini terhadap inflasi daerah masih relatif terbatas. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan gas melon bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Selama LPG subsidi 3 kg tetap tersedia dan harganya tidak berubah, kebutuhan dasar masyarakat dapat lebih terjaga. Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan ini melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” ucap Ratu.