Wujudkan Jakarta Merdeka dari Macet, Pemprov DKI Diminta Gejot Integrasi Transportasi Publik

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta memasifkan pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegritasi untuk mewujudkan Jakarta merdeka dari kemacetan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI. Integrasi transportasi dapat membuat masyarakat perlahan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta yang terus mendorong masyarakat beralih ke kendaraan umum melalui pembangunan infrastruktur transportasi publik. Salah satu contohnya perluasan rute LRT Jakarta koridor Manggarai-Velodrome yang ditargetkan rampung tahun ini dan mampu menyedot penumpang dari kantong-kantong permukiman padat penduduk.

"Harapannya dengan makin masuk ke Manggarai, apalagi kelak ke Dukuh Atas, ini akan ada peralihan masyarakat di Kelapa Gading mau menggunakan angkutan umum karena lebih cepat ketimbang membawa kendaraan sendiri," ujar Djoko kepada Metrotvnews.com, Rabu, 5 Agustus 2026.

Selain ekspansi rute, pembangunan fasilitas interkoneksi pejalan kaki seperti pedestrian deck berdesain menyerupai donat di Dukuh Atas dianggap vital untuk mengurai kemacetan Ibu Kota. Infrastruktur tersebut dinilai sangat efektif menghilangkan titik konflik antara pejalan kaki dan kendaraan bermotor.

"Ini menarik pejalan kaki untuk semua ke atas, aktivitasnya lebih inklusif. Tapi memang butuh perawatan karena area melayang ini berisiko menjadi area blind spot kejahatan dan tempat penumpukan sampah jika tidak dikelola dengan baik," papar Djoko.

Kepadatan lalu lintas di kawasan Cakung. Foto: Antara.

Untuk mewujudkan Jakarta merdeka dari macet, Djoko menyarankan pemerintah segera menerapkan strategi push and pull secara tegas. Pembangunan infrastruktur transportasi (pull) harus dibarengi dengan kebijakan penekan (push) seperti menaikkan tarif parkir di pusat kota hingga puluhan kali lipat dari tarif angkutan umum.

"Tidak bisa tidak, mungkin nanti ini agak pahit tapi harus ada Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Tapi langkah itu baru bisa dilakukan setelah kawasan perumahan Bodetabek di-support penuh dengan angkutan umum," tegas Djoko.

Minim Angkutan Umum di Penyangga

Djoko menjelaskan alasan Jakarta masih dihantui kemacetan. Salah satu akar persoalannya karena minim akses angkutan umum bagi masyarakat yang datang dari kawasan penyangga.

Ketersediaan angkutan umum di Jakarta dinilai sudah sangat ideal karena mampu menjangkau 92,4 persen wilayah, termasuk hingga ke pelosok permukiman melalui armada Mikrotrans. Namun, fasilitas yang mumpuni dari MRT, LRT, hingga TransJakarta kurang maksimal karena mayoritas masyarakat dari luar daerah masih mengandalkan kendaraan pribadi.

"Macet di Jakarta itu belum bisa bergeser karena jumlah populasi orang yang menuju Jakarta itu cukup banyak. Jakarta tidak bekerja sendirian, tapi didukung masyarakat di kawasan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yang bekerja di Jakarta," ujar Djoko.

Djoko memgatakan ada ketimpangan fasilitas transportasi yang sangat mencolok antara Jakarta dan wilayah penyangga. Berdasarkan catatannya, dari ribuan kompleks perumahan di kawasan Bodetabek, kurang dari 10 persen yang memiliki akses memadai menuju simpul transportasi massal.

"Kalau dari rumahnya tidak ada angkutan umum, akhirnya dia memilih kendaraan pribadi sebagai pilihannya. Sehingga perlu ada kebijakan menambah kapasitas dan akses angkutan umum ke semua wilayah perumahan di Bodetabek untuk menurunkan kemacetan," jelas Djoko.