KPU Minta Daerah Rawan Tinggi Pilkada 2024 Diintervensi

Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin meminta seluruh pemangku kepentingan pemilihan kepala daerah lebih mengintervensi daerah yang dikategorikan rawan tinggi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Baginya, daerah dengan rawan tinggi justru harus lebih diperhatikan upaya pencegahannya.

"Ketika Provinsi A dikategorikan sangat rawan, oke, tapi bagaimana kita intervensi kebijakan untuk kemudian mengantisipasi kerawanan yang paling tinggi itu biar tidak terjadi," katanya dalam acara peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Intervensi yang dilakukan harus mengeluarkan daerah tersebut dari rawan tinggi. Maka, intervensi pencegahan yang harus lebih digencarkan.

"Kita maksimalkan (upaya pencegahannya) agar kerawanan yang sangat itu malah kemudian menjadi terantisipasi," ujar Afifuddin.
 

Baca juga: Bawaslu Diminta Segera Mitigasi Kerawanan Pilkada

Ia memprediksi, kerawanan saat pilkada dimulai pada tahap pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Peta kerawanan Pilkada 2024 yang diluncurkan Bawaslu mengategorikan 5 provinsi dan 84 kabupaten kota sebagai rawan tinggi. 

Pemetaan kerawanan didasarkan pada 27 indikator yang terbagi dalam empat dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilihan, kontestasi, dan partisipasi.

Lima provinsi rawan tinggi saat Pilkada 2024 adalah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. 28 provinsi lainnya dikategorikan rawan sedang, sedangkan 4 provinsi masuk kategori rawan rendah, yaitu Bali, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Kalimantan Tengah.